PAREPARE, BACAPESAN.COM – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe (TP) mengaku bangga atas eksistensi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulsel.
Hal itu ia ungkapan saat menghadiri
rapat pengurus pimpinan PPI se-Sulsel yang digelar di villa Taufan Pawe, di Suppa, Kabupaten Pinrang, selama dua hari 8-9, Januari 2022.
Baginya, PPI merupakan wadah organisasi yang berisikan orang-orang yang memiliki integritas cukup tinggi. Pasalnya, Paskibraka telah dilatih memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara.
“Purna Paskibraka ini adalah predikat yang melekat kepada anak-anakku sebagai orang berintegritas tinggi, terpercaya, bertanggung jawab, mandiri serta pribadi-pribadi tangguh dan kuat. Karena telah melakukan pengorbanan dan amanah besar sebagai pengibar bendera pusaka merah putih,” kata Taufan Pawe.
Bagi Wali Kota Parepare dua periode ini, bangsa Indonesia dan pemerintah daerah harus memperhatikan Paskibraka. Karena perannya yang begitu penting dalam mengharumkan simbol negara. Yaitu mengibarkan dan menurunkan Bendera Pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Makanya setiap tahun kita di Pemkot Parepare kita anggarkan anggaran yang cukup besar bagi Paskibraka. Karena peran mereka yang begitu besar. Jangan pemimpin daerah mengganggap mereka sekedar menaikkan dan menurunkan bendera. Tapi mereka, bisa mengarjarkan kita tentang nasionalisme dan patriotisme sebenarnya,” ungkapnya.
Kepala daerah berlatar belakang profesional hukum ini berharap, PPI Sulsel sudah harus tampil sabagai organisasi besar. Karena setiap tahunnya melahirkan ribuan Purna Paskibara.
Sebagai orang-orang yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air, dan berdaya guna bagi masyarakat bangsa juga negara, Purna Paskibraka harus berkontribusi dalam memberi ide atau mengawal program pemerintah.
“PPI Sulsel merupakan pintu masuk untuk berkarya lebih baik lagi apapun posisi kita dan dimanapun kita berada. PPI Sulsel harus berkotribusi dan turut serta dalam memberikan rekomendasi bagi pembangunan yang ada di daerah-daerah maupun pemerintah provinsi,” pungkasnya.
(***)
