MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel serta jajaran instansi terkait lingkup Maros, Pangkep dan Barru menggelar rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/1/2022).
Terdapat dua pokok pembahasan yakni persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kereta api alias KA dan persiapan jalur operasi KA untuk rute Stasiun Palanro (Kabupaten Barru)-Stasiun Mandai (Kabupaten Maros).
Dalam rapat tersebut, hadir langsung Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Sekretaris Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Direktur PPI Madiun, Kepala BKAD Sulsel, pihak BPSDM Sulsel serta pihak Dishub Sulsel, Maros, Pangkep, dan Barru.
Amanna Gappa menyampaikan terkait progres proyek KA Trans Sulawesi terus digenjot. Bersama pihak-pihak terkait, pihaknya terus mengupayakan agar jalur KA sepanjang sekitar 15o kilometer bisa tersambung. Tahap awal, diusahakan agar rampung dan bisa beroperasi pada tahun ini, paling tidak untuk jalur yang telah tersambung. Pihaknya menargetkan operasional KA bisa dilakukan untuk Stasiun Palanro-Stasiun Mandai.
“Tadi pagi (kemarin) instansi terkait dan jajaran Forkopimda Pangkep bersama-sama mengawal pihak panitera Pengadilan Negeri Pangkep melakukan pengosongan lahan untuk 23 bidang tanah di wilayah Sapanang. Ini progres yang sangat baik, menandai segera tersambungnya jalur KA di Pangkep secara utuh. Nah, selanjutnya bersama Pemprov, kita siapkan jalur operasi KA dari Stasiun Palanro-Stasiun Mandai,” kata dia, Kamis (13/1/2022).
Menurut dia, operasional KA Trans Sulawesi tidak cuma angkutan penumpang, tapi juga angkutan penumpang. Olehnya itu, kehadiran KA Trans Sulawesi diyakini mampu memberi manfaat yang besar, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Lebih jauh Amanna Gappa menjabarkan kehadiran KA Trans Sulawesi juga akan membuka lapangan kerja bagi putra dan putri daerah. Untuk itu, penyerapan tenaga kerja lokal harus dibarengi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Terlebih, pada dasarnya sudah ada nota kesepahaman antara Pemprov Sulsel dan Kemenhub perihal penyediaan SDM.
Dia menaruh harapan agar pengoperasian KA Trans Sulawesi nantinya diiringi penyerapan putra-putri daerah. Untuk itu, disarankannya agar para kepala daerah di Sulsel mempersiapkan sedari dini penguatan SDM. Pihaknya menyarankan para kepala daerah di Sulsel intensif membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkhusus Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).
Para kepala daerah di Sulsel, kata dia, juga harus mempersiapkan sejak dini program penguatan SDM lokal di bidang kereta api. Salah satu caranya dengan memberikan beasiswa atau program pendidikan lainnya untuk penyiapan SDM kereta api. Misalnya dengan menyekolahkan putra-putri daerah ke sekolah kedinasan lingkup Kemenhub, terkhusus di bidang kereta api.
“Pengoperasian KA di Sulsel kita harapkan dibarengi penyerapan tenaga kerja lokal, putra dan putri daerah. Nah, untuk merealisasikan itu, saya harap para kepala daerah di Sulsel sejak dini membangun komunikasi dengan DJKA Kemenhub. Misalnya dengan menyiapkan beasiswa bagi putra-putri daerah untuk sekolah kedinasan lingkup Kemenhub,” jelasnya.
“Tadi bersama pihak Pemprov dan pemerintah daerah Maros, Pangkep dan Barru sudah dibahas pula soal upaya penyediaan SDM bidang kereta api. Harus dipikirkan sejak dini, termasuk menyiapkan pembiayaan diklat misalnya yang dibebankan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai kebutuhan ASN di setiap stasiun nantinya,” sambung Amanna Gappa.
Menurut dia, kehadiran KA di Sulsel memang harus benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi daerah maupun masyarakat. Untuk itu, sedari dini memang harus dipersiapkan dan membangun sinergitas demi merealisasikan proyek KA Trans Sulawesi yang juga masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Sedari awal, selalu saya sampaikan kehadiran KA di Sulsel membawa benefit multiplier effect yang sangat luar biasa positif. Mulai dari pembukaan lapangan kerja, hadirnya sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) baru hingga mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Ya, makanya harus didukung dan sedari dini menjalin sinergi agar manfaatnya dapat dirasakan secara utuh dan menyeluruh,” imbuh dia. (*)
