JAKARTA, BACAPESAN.COM – Pemerintah menargetkan angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
Hal itu guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah harus mampu menurunkan angka stunting 3 sampai 3,5 persen setiap tahunnya.
“Kita masih perlu upaya inovasi, agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 persen per tahun,” kata Muhadjir di Jakarta, Senin, 24 Januari 2022.
“Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai,” sambungnya.
Menurut Muhadjir, SDM yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia Maju pada tahun 2045.
“Namun, penyiapan SDM unggul masih menghadapi tantangan bernama stunting’,” ujarnya
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita.
Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi. Mulai dari, melakukan langkah intervensi melalui Puskesmas dan Posyandu,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Muhandir, pemerintah akan memastikan intervensi pencegahan stunting pada perempuan sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran.
Untuk sebelum kelahiran akan dilakukan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk bu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.
Adapun untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit.
Selain itu, merevitalisasi, melengkapi, mendegitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.
“Jadi nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu,” terangnya.
Muhadjir menuturkan, pemerintah akan melakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi.
“Lalu, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi,” jelasnya.
Muhadjir menambahkan, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar kementerian/lembaga, APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai indikator target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72/2021.
Hal ini agar program-program tersebut dapat terlaksana dan mencapai target penurunan stunting 14 persen pada 2024.
“Presiden memberikan arahan agar anggaran penurunan stunting di kementerian/lembaga lain dapat ditangani secara baik,” ujarnya.
“Salah satu caranya yaitu ada pembukaan dan penguncian anggaran sesuai maksud dari penanganan stunting ini sehingga bisa diketahui maksud dan tujuan penggunaannya,” pungkasnya. (fin/*)
