MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Unjuk rasa mahasiswa di Makassar nyaris berlangsung relatif terkendali. Sayangnya, di pengujung demonstrasi, polisi melakukan pembubaran paksa hingga bentrokan tak dapat dihindari.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Nana Sudjana menduga unjuk rasa tersebut telah disusupi oleh sekelompok orang. Kelompok tersebut, kata Nana, mulai bergerak seusai buka puasa.
“Saya melihat mereka bukan mahasiswa. Mereka yang pertama melempar ke gedung DPRD. Itu yang memicu sehingga massa ikut melempar,” ujar Nana, Senin malam (11/4/2022).
Nana mengatakan, personel di lapangan berupaya bersabar melihat kondisi tersebut. Nana juga mengaku berkomunikasi dengan Panglima Kodam Hasanuddin, Mayor Jenderal Andi Muhammad dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Dari awal kami telah menyampaikan akan melaksanakan pengamanan dan mengawal aksi ini dengan baik, humanis, dan persuasif,” ujar Nana.
Dia menilai, aksi mahasiswa dari siang berjalan dengan tertib. Bahkan, di gedung DPRD Sulsel, mahasiswa diterima dengan baik oleh sejumlah pimpinan Dewan untuk menjemput aspirasi.
Bentrokan aparat dengan mahasiswa tak bisa dihindari setelah upaya komunikasi berjalan buntu. Nana mengatakan, berupaya menghentikan pelemparan ke gedung DPRD Sulsel. Namun upaya itu tidak berhasil sehingga pihaknya melakukan pukul mundur dengan menembakkan gas air mata.
“Sasaran kami adalah para penyusup yang masuk dalam rombongan mahasiswa,” ujar Nana.
Nana mengaku tidak mengantisipasi potensi adanya penyusup dalam aksi tersebut. Dia juga berterima kasih kepada mahasiswa yang menjaga jalannya aksi sejak siang berjalan aman.
Sejatinya, demonstrasi ribuan mahasiswa di beberapa titik berlangsung damai. Sejak Senin siang, mahasiswa sudah tumpah di sejumlah jalan protokol di Makassar. Dampaknya, kemacetan arus lalu lintas tak dapat dihindari.
Sehari sebelum demonstrasi berlangsung, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah melakukan sejumlah rekayasa lalulintas. Akses-akses masuk ke ruas protokol diblokade agar tidak dilintasi masyarakat yang menggunakan kendaraan. Masyarakat juga telah diimbau untuk mengurangi aktivitas atau berupaya menjadi akses alternatif agar tidak terjebak dalam arus massa.
Dari pantauan, sepanjang Jalan Urip Sumoharjo mulai dari Taman Makam Pahlawan hingga depan gedung DPRD Sulsel dipadati mahasiswa. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan A.P. Pettarani hingga Jalan Sultan Alauddin. Mahasiswa berdemonstrasi sambil membakar ban bekas di tengah jalan.
Mahasiswa kompak turun di jalan mendesak pemerintah untuk konsen terhadap masalah sosial dan ekonomi yang sedang terjadi, seperti polemik kebutuhan pokok, kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, dan sejumlah masalah lainnya.
Salah seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Arlan dalam orasinya menyampaikan, krisis melanda Indonesia saat ini selain pandemi Covid-19 juga krisis moralitas pemimpin di tegah masyarakat yang tercekik akan harga kebutuhan yang terus naik.
“Pemerintah tak lagi berpikir akan kepentingan rakyatnya, bagaimana tidak mereka hanya sibuk membahas wacana tiga periode dan pemindahan ibu kota negara ditengah kelangkaan minyak goreng, ditengah kenaikan PPN, harga bahan pokok terus naik, harga BBM, semuanya naik,” ujarnya.
Kebijakan-kebijkan pemerintah yang dianggap telah disusupi oleh kepentingan-kepentingan oligarki dinilai hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.
“Deretan kebijakan politik yang dihasilkan pemerintah saat ini itu hasil dari sebuah muslihat busuk yang terkonsolidasi,” ujar Arlan.
Penuntasan masalah kelangkaan minyak goreng disebut harus jadi prioritas pemerintah saat ini sebab dirasakan langsung oleh masyarat. Kelangkaan diminta diselidiki oleh pemerintah sebab dituding ada sekelompok mafia yang jadi dalang dalam kelangkaannya.
“Minyak goreng langka di tengah kekayaan dan sumber daya alam bangsa yang begitu besar adalah sebuah lelucon. Untuk itu kami mendesak pemerintah turun tangan tuntaskan dan usut mafia-mafia minyak goreng,” pesannya.
Di DPRD Sulsel, mahasiswa ditemui sejumlah pimpinan Dewan. Wakil ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arief mengatakan unjukrasa mahasiswa menjadi harapan baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sebagai unsur pimpinan DPRD Sulsel, saya pastikan akan mengawal aspirasi ini hingga pusat, baik melalui email maupun komunikasi langsung dengan anggota DPR RI,” kata dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan tuntutan mahasiswa merupakan bagian dari aspirasinya di Fraksi PKS.
“Ini adalah wujud iktikad baik kami demi terwujudnya demokrasi lebih baik dan tidak ada toleransi penolakan pemilu,” tutur dia
Sementara anggota Fraksi Partai Demokrat Andi Januar Jauri Darwis mengatakan tuntutan mahasiswa semuanya adalah wewenang pemerintah pusat. “Semuanya sistem nasional yang dikelola oleh negara. Apalagi penundaan pemilu yang merupakan ranah DPR RI,” katanya.
“Tapi kami tidak tinggal diam. Kami juga akan menyampaikan keadaan-keadaan sosial yang terjadi di Sulawesi Selatan,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif menyampaikan apresiasi atas perjuangan mahasiswa. Menurut dia, Partai NasDem menyatakan seluruh kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat ditolak. Termasuk dalam hal ini wacana tiga periode yang sedang berembus.
“Soal kenaikan harga BBM, bersama-sama seluruh mahasiswa menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah dalam hal ini Pertamina untuk mendistribusi BBM yang ada,” ujar dia. (*)
