MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Panselnas saat ini tengah mempersiapkan rekrutmen PPPK guru.
Rekrutmen tahap III akan kembali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan formasi guru tahun 2022 sekitar 758.018. Sementara yang diajukan pemerintah daerah baru terisi 17,3 persen atau 131.239 formasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengatakan kemungkinan besar pihaknya tidak akan membuka rekrutmen pengangkatan guru melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2022 ini.
Pasalnya, melalui rekrutmen pada tahap 1 dan tahap 2 telah memenuhi kebutuhan guru di Sulsel sehingga tercukupi.
“Kalau kami guru sepertinya tidak lagi. Sudah cukup. Kemungkinan besar tidak akan mengusulkan ke pusat. Guru sudah banyak. Mekanisme pemenuhan guru itu tidak hanya melalui PPPK, kita bisa merekrut honorer jika ada yang lowong,” ungkapnya, Rabu (13/4/2022).
Tak hanya itu, Imran mengatakan tidak dilakukannya rekrutmen tersebut terkait pertimbangan anggaran yang dirasa cukup membebani APBD Sulsel.
“Jadi honorer guru masih bisa karena pengaturannya tersendiri, sumber penggajiannya tidak hanya dari APBD,” ujarnya.
Lanjut, Imran menuturkan pengisian kekosongan guru di sekolah bisa dilakukan melalui pengangkatan honorer, apalagi cara tersebut dinilai lebih efisien dan dapat menghemat anggaran.
“Sekolah kebetulan butuh guru mendesak, pakai dana BOS bahkan ada juga yang menggunakan dana komite kan bisa,” ucapnya.
Sehingga, menurutnya daerah saat ini harus lebih cermat menghitung kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah ketika mengusulkan formasi CPNS ataupun PPPK, karena jika salah menghitung, maka dampaknya akan mempengaruhi pencairan TTP dan kesejahteraan pegawai tentu akan menurun.
“TPP itu bisa mksimal kalau belanja pegawai itu jangan lebih dari 30 persen sampai 35 persen. Kalau belanja sudah lebih dari itu, akan sulit,” terangnya.
Apalagi kata Imran, adanya mandatory spending terkait dengan alokasi anggaran infrastruktur yang harus sekian persen dari alokasi anggaran yang termasuk untuk kesehatan.
“Sehingga ini harus dihitung baik-baik. Solusinya dengan tidak menambah jalur formasi guru dulu, kan masih ada tahun depan,” katanya.
Olehnya itu, untuk rekrutmen PPPK tahap 3 yang tengah dipersiapkan pemerintah, Pemprov Sulsel kata Imran kemungkinan hanya mengusulkan formasi tenaga kesehatan. “Kesehatan masih, paling lambat kita sudah masukkan April untul usulannya,” tutupnya. (*)
