TORAJA UTARA, BACAPESAN.COM – Jelang satu tahun pemerintahan Yohanes Bassang – Frederik Victor Palimbong atau Ombas-Dedy (26 April ) sebagai bupati Toraja Utara (Torut), sejumlah sorotan yang diterima karena sejumlah kebijakan yang tidak tepat bahkan DPRD Torut saat ini sedang mengusulkan hak interpelasi hingga menuai sorotan dari diaspora Toraja.
Salah satu diaspora Torut, Djuli Mambaya atau yang akrab disapa DJM mengatakan, pemerintahan Ombas-Dedy dalam setahun ini tidak membawa perubahan atau kemajuan malah mengalami kemunduran, karena hampir semua kebijakan yang diambil tidak melalui pertibangan dan bahkan tidak mendengarkan pejabat lingkup pemkab Torut.
Lebih lanjut kata DJM, banyak tindakan Ombas yang dianggap tidak mencerminkan seorang bupati yang bijak, bahkan dalam pemerintahannya lebih banyak menunjukan arogansi dan keegoisanya.
Dia juga menilai Ombas tidak memperlihatkan karakter seorang pembina dan pengayom bagi semua partai politik yang ada di Torut, pasalya Ombas malah mengambil partai Golkar dari wakil bupati Torut sebagai ketua Golkar ini sebagai tanda bahwa tidak ada penghargaan kepada pasangannya, bahkan menunjuk adek kandungnya sebagai ketua fraksi Golkar di DPRD Torut.
“Disamping itu dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan Ombas tidak mendengarkan masukan, telaan dari staf ahli/kepala OPD yang ada, padahal seharusnya dilibatkan karena mereka paham tentang tupoksi di masing-masing OPD,” jelas dia.
Menurutnya, Ombas lebih mendengarkan orang-orang disekelilingnya yang tidak paham tentang pemerintahan. Sehingga yang terjadi sekarang ini pemerintahan di Torut bukannnya menyalami kemajuan malah mengalami kemunduran sebagai bukti sebelumnya 5 tahun berturut-turut Torut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) malah sekarang tidak lagi.
Sebagai salah satu diaspora Toraja dirinya berharap bupati terus membangun sinergitas dengan wakil bupati, kepala OPD dan lebih mendengarkan OPD dibanding orang l karena mereka lebih tahu tentang pemerintahan untuk menghasilkan program sinergi dengan program-program yang ada di APBD bukan program tambahan yang tidak tertuang dalam APBD. (*)
