JAKARTA, BACAPESAN.COM – Aktivis Nicholas Frans Giskos alias Nicho Silalahi berpendapat, kewajiban bayar Zakat dari ummat Islam sebaiknya diberikan langsung ke orang yang membutuhkan.
Misalnya fakir miskin, kaum dhuafa dan sebagainya. Nicho Silalahi tidak setuju jika Zakat umat Islam dikelolah oleh Badan Amin Zakat Nasional atau Baznas.
“Setahuku Zakat Itu kewajiban umat Islam untuk membayar kepada kaum duafa bukan kewajiban bayar ke lembaga negara. Jika ga setuju gaji dipotong langsung apakah ada sangsinya?” tulis Nico di Twitter-nya @Nicho_silalahi.
“Pernah ga BAZNAS dilakukan Audit Forensik? Usulku mending berzakat ke Masjid atau Anak-anak yatim,” sambungnya.
Menanggapi itu, aktivis gerakan koperasi, pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Ferry Koto menilai, Nicho Silalahi sudah offside karena telah membahas urusan umat Islam.
“Zakat itu termasuk rukun Islam. Sangat offside jika yang bukan muslim mengomentari zakat” kata Ferry Koto dikutip Twitter-nya, @ferrykoto, Senin 25 April 2022.
Dia menjelaskan bahwa BAZNAS itu lembaga hasil perjuangan ummat Islam, dengan payung hukum UU 23/2011 tentang Pengelolaan zakat.
“Negara berupaya membantu umat menegakan rukun Islam, tentu bagus” kata Ferry.
Dia menambahkan bahwa, negara memaksa membayar Zakat itu bagus. Itu artinya negara mendorong umat Islam untuk memenuhi kewajiban.
“Karena ia bagian rukun Islam, yakni syarat untuk bisa menjadi seorang muslim, maka Pemerintah mendorong dan “memaksa” agar ummat Islam memenuhi syarat untuk menjadi muslim dengan membayar zakat tentu adalah kebijakan yang baik” ucapnya.
“Apalagi jika negara “memaksa” pada ASN dan pegawai BUMN yang merupakan penerima gaji dari negara/perusahaan negara. Agar mereka tak jatuh “maksiat” akibat alfa keluarkan zakat. On the track kebijakan ini,” pungkas Ferry Koto. (fin/*)
