MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Dua tahun sekolah mereka dirobohkan dengan harapan akan mendapat bangunan sekolah yang baru dan layak. Faktanya, hingga kini fasilitas yang dijanjikan urung terwujud, Mirisnya, mereka terpaksa belajar di kolong rumah warga.
Pemandangan itulah yang dirasakan oleh puluhan siswa yang berada di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Sebanyak 12 bagunan sekolah mereka hingga saat ini belum selesai dikerjakan. Padahal, proses pekerjaan sudh berlangsung selama 12 tahun.
Kondisi pembangunan proyek sekolah itu, mendapat sorotan dari anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal daerah pemilihan Sulsel Tiga, Muhammad Fauzi. Politikus Partai Golkar ini menyayangkan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan PT HL itu belum juga selesai. Padahal anggaran untuk proyek itu sebesar Rp34 miliar.
“Dari 12 sekolah baru 2 titik yang rehabilitasinya baru 70 persen. Yang 10 sekolah baru pondasi yang dikerjakan,” kata Fauzi, Minggu (24/4/2022).
Fauzi mengkau telah menyuarakan kondisi tersebut ke Kementerian terkait agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah tersebut. Untuk penanganan awal kata dia, berdasarkan laporan dia dapatkan, murid-murid dari 12 sekolah belajar di rumah warga.
“Siswa berjalar di rumah masyarakat dan rumah masyarakat itu disewa,” ujarnya.
Fauzi menyatakan, tidka mengetahui penyebab lambatnya proyek tersebut selesai. “Sudah dua kali saya minta proyek itu segera dirampungkan. Awalnya ada tindak lanjutnya tapi tidak lama. Jadi saya sampaikan langsung ke Kementerian, tapi untuk penyelesaianya saya belum tahu karena belum dapat laporan lagi,: kata Fauzi.
Secara umum, Fauzi mendapatkan laporan kendala pembangunan karena bahan yang ada di wilayah atas dan bawah berbeda. “Tapi alasannya sangat normatif. Itu konsekuensi dari kontraktor. Kalau tidak sanggup kerjakan mengapa terima pekerjaan itu,” ujar dia.
Proyek rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Seko, Kabupaten Luwu Utara diduga bermasalah. Sudah dua tahun proyek yang mendapat kucuran anggaran sebesar Rp34 miliar itu belum juga rampung hingga saat ini.
Anggaran proyek itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lelang proyek tersebut dimulai pada 2019 dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Proyek itu dikerjakan oleh PT HL. Sebanyak 12 bagunan sekolah dasar yang dikerjakan. Semua berada di Kecamatan Seko. Namun, hingga saat ini, proyek itu belum selesai.
Direktur Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) Muhammad Ansar mengatakan, sudah tiga kali proyek itu mengajukan adendum untuk perpanjangan. Namun, sampai saat ini proyek tersebut belum kelar.
“Indikasi adanya penyalahgunaan sudah sangat jelas. Kejaksaan atau Kepolisian sudah seharusnya turun tangan,” ujar Ansar.
Ansar mengatakan, rekanan proyek harus segera diperiksa karena pekerjaan yang tak kunjung usai. Dia menduga, proyek tersebut tidak rampung karena rekanan keliru dalam melakukan penawaran saat lelang berlangsung.
Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Luwu Utara. Kode tender proyek 55769064. Sumber dana berasal dari APBN Tahun 2019 dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Namun hingga saat ini, proyek sekolah yang sangat dibutuhkan masyarakat di Seko belum juga rampung. Bahkan, kontraktor proyek telah melakukan perpanjangan pekerjaan hingga tiga kali.
“Kalau proyek yang sudah diperpanjang berkali-kali itu menandakan ada masalah dengan rekanan proyeknya,” imbuh Ansar.
Proyek sekolah itu dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. HL. Perusahaan ini keluar sebagai pemenang setelah melakukan penawaran sebesar Rp34 miliar. Padahal pagu anggaran proyek itu sebesar Rp44 miliar lebih. (*)
