WAJO, BACAPESAN.COM – Memulai aktivitas di hari pertama berkantor pasca-lebaran, Bupati Wajo Amran Mahmud langsung memberikan pengarahan ke jajaran pimpinan OPD, camat dan sejumlah ASN di ruang pola kantor bupati, Senin (9/5/2022).
Dihadiri Wakil Bupati Wajo, Amran SE, Sekda Wajo, Armayani, Amran Mahmud menekankan untuk memaksimalkan kinerja. Termasuk meningkatkan sinergitas dengan lintas OPD, maupun saling menjaga kebersamaan di jajarannya.
Amran Mahmud berharap, di triwulan kedua tahun 2022 ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa semakin memaksimalkan kinerja untuk menghasilkan outcome organisasi.
Sedikitnya, ada empat outcome yang dituntut semakin ditingkatkan. Masing-masing, bagaimana menekan angka pengangguran dengan penciptaan 10.000 wirausaha baru, penurunan angka kemiskinan, pembangunan perekonomian dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Saya berharap kita semua bersinergi dan bekerjasama. Jangan hanya berpikir kalau ini tugasnya dinas ini. Tapi bagaimana berpikir bersama dan berkolaborasi dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat,” pesan Amran Mahmud pada Rapat Evaluasi APBD Triwulan I.
Kegiatan yang digelar secara hybrid oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Ruang Pola Kantor bupati, juga dihadiri para Asisten, Staf Ahli, pejabat eselon III. Begitu pula sejumlah ASN lainnya yang mengikuti secara online di kantornya masing-masing.
Amran Mahmud menuturkan, dalam rangka pencapaian outcome tersebut, Kepala OPD harus membangun iklim organisasi dan kondisi kerja yang baik, memberikan pendelegasian serta menjaga kebersamaan bersama jajarannya.
“Semua OPD harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di perangkat daerah masing-masing, karena semakin ke depan, tuntutan pekerjaan juga akan semakin besar. Sehingga juga perlu ditanamkan oleh semua semangat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas,” tegasnya.
Terkait dengan evaluasi APBD, Amran Mahmud menjelaskan bahwa realisasi penghasilan tetap untuk perangkat desa dan kades tahun ini sudah sistem non tunai. Sehingga masih ada sejumlah desa yang terkendala belum terealisasi.
“Saya harapkan kepada Camat untuk mensupport desa dalam memaksimalkan pengadministrasian di desa. Pasalnya masih adanya yang belum terealisasi karena terkendala dengan personil yang belum siap dengan administrasi. Apalagi dengan menggunakan akun Transaksi,” tambah Amran yang juga mantan wakil bupati Wajo.
Dikatakan, Per 31 Maret 2022, 37, 7 persen realisasi untuk tahap pertama. Artinya tinggal 2 persen lebih. “Saya harapkan bisa terprogres dengan baik dan cepat,” imbaunya.
Sementara Kepala BPKPD Wajo, Dahlan melaporkan, total realisasi siltap dari 142 Desa yakni, yang sudah terbayar 127 desa dan belum terbayar 15 Desa. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD), lanjut Dahlan, realisasi ADD, 27 Desa sudah terbayar dan belum terbayar 115 desa. Sementara realisasi Dana Desa, 139 sudah terbayar dan 3 desa belum terbayar.
“Mulai tahun ini juga pencairan dana desa harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Sulselbar untuk akun Transaksi non tunai,” ucapnya.
Sekda Wajo, Armayani menambahkan, masih banyak desa yang belum terealisasi karena sistem transaksi non tunai. Menurutnya, transaksi non-tunai dilakukan agar semua pertanggungjawaban aman.
“Karena itu, kita maksimalkan transaksi non tunai untuk masuk di rekening pribadi perangkat desa dan kades,” pungkas Armayani. (*)
