Pengamat Sebut Elektabilitas Puan Relatif Rendah, Karena Tak Genit Lakukan Pencitraan

  • Bagikan

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani disebut sudah teruji kinerjanya dan dinilai layak menjadi pemimpin nasional.

Pengamat komunikasi politik Universitas Pancasila Gede Moenanto Soekowati menilai, kinerja Puan sudah teruji sehingga dia layak menjadi pemimpin nasional.

“Secara pengalaman dan kinerja, Puan sudah teruji. Dia memenuhi kriteria seorang pemimpin,” kata Gede, Senin, 16 Mei 2022.

Namun, elektabilitas Puan saat ini masih relatif rendah karena tak genit melakukan pencitraan.

Gede mengatakan Puan sudah memiliki pengalaman politik sejak usia masih belia.

Puan muda banyak mendampingi ibundanya, Megawati Soekarnoputri , dalam berbagai kegiatan politik di era Orde Baru.

Termasuk saat PDI terbelah dan Megawati dinobatkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Bisa dibilang, Puan sudah ditempa sejarah. Dia dari muda sudah diajak oleh ibundanya, Megawati Soekarnoputri, dalam berbagai kegiatan politik,” kata Gede.

Ditempa berbagai peristiwa politik sejak muda terbukti membuat karir Puan cemerlang (moncer).

Saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk pertama kalinya pada 2009, Puan berhasil mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya.

Puan yang saat itu maju melalui daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 5 (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali) meraih 242.504 suara, terbanyak kedua secara nasional.

“Itu tentunya hasil kerja keras beliau selama ini,” kata Gede.

Karir moncer Puan pun terus berlanjut di DPR. Baru 3 tahun berada di Senayan, ia pun terpilih sebagai Ketua Fraksi PDIP.

Di bawah kepemimpinan Puan, Gede pun menilai PDIP telah tumbuh sebagai oposisi yang mampu mengkritisi berbagai kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

Sikap PDIP sebagai oposisi itu pun membuahkan hasil karena pada Pemilu 2014, partai berlambang banteng itu keluar sebagai pemenang.

“Artinya di bawah kepemimpinan Puan, Fraksi PDIP memang sejalan dengan masyarakat dalam mengkritik berbagai kebijakan SBY yang saat itu dianggap tidak tepat,” kata Gede. (fin/*)

  • Bagikan