WAJO, BACAPESAN.COM – Bupati Wajo, Amran Mahmud, memberikan atensi serius terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo. Orang nomor satu di Bumi Lamaddukelleng itu mewajibkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) intens melakukan sosialisasi di lingkungan kerja masing-masing.
Amran Mahmud menyampaikan hal tersebut pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) antara Pemkab Wajo dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Wajo, Kamis (2/6/2022).
Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala BNNK Bone, AKBP Ismail Husain, bersama jajaran, Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo, Armayani, bersama kepala OPD terkait, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan (ormas), ormas Islam, lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan pers, serta undangan lainnya.
Pada kesempatan ini Amran Mahmud menuturkan posisi Wajo yang merupakan wilayah lintasan dan berada di tengah-tengah serta keberadaan pelabuhan dan kabupaten niaga, menjadikannya mudah menjadi sasaran penyebaran narkoba.
“Saya minta kepada Ibu Sekda (Armayani) untuk mewajibkan dan memantau seluruh kepala OPD agar menyosialisasikan bahaya narkoba di lingkup OPD masing-masing. Kalau perlu nanti kita akan upayakan agar bisa dilakukan tes urine kepada para ASN maupun honorer,” ucapnya.
Selain itu, Amran Mahmud yang tak lain adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Wajo meminta kepada Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk turut menyisihkan anggaran dalam rangka pencegahan narkoba.
“Sambil menunggu tersedianya anggaran yang memadai mengingat adanya refocusing, mari kita lakukan dulu semua apa yang bisa kita lakukan. Karena Pak Presiden (Joko Widodo) sudah sampaikan ini sudah darurat, maka tentu sinergitas dan kolaborasi serta kerja sama dari semua pihak sangat kita butuhkan. Misalnya, kita minta kepada para mubalig kita agar menyampaikan materi bahaya narkoba dalam ceramahnya, mengajak perbankan untuk turut membantu melalui CSR-nya (corporate social responsibility), serta organisasi lainnya dalam bentuk gerakan bersama,” harapnya.
Amran Mahmud juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar desa bisa menyisihkan anggaran untuk upaya memerangi narkoba ini, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitupun kelurahan nantinya akan diupayakan dukungan pendanaan. “Kami juga menyampaikan terima kasih atas materi dan sharing dari Kepala BNNK Bone. Semoga ini menjadi semangat kita untuk terus memerangi narkoba,” ucapnya.
Sementara, Kepala BNNK Bone, AKBP Ismail Husain, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa daya rusak narkoba sangat berbahaya karena merusak jaringan otak. Penyebarannya tidak pandang bulu. Telah menyasar kalangan anak-anak, termasuk pelajar, dewasa, wanita, dan lainnya.
“Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita lakukan upaya pencegahan dimulai dari Desa Bersinar (bersih narkoba) kemudian menjadi Kecamatan Bersinar, Kabupaten/Kota Bersinar, Provinsi Bersinar sehingga menjadi Indonesia Bersinar. Program Desa Bersinar ini sudah kita laksanakan di Bone,” ucapnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik (Kesbangpol) Wajo, Alamsyah, menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, sudah dibuat regulasi tentang P4GN di lingkup Wajo. Begitu juga telah dibentuk BNK Wajo dengan ketua adalah Bupati Wajo.
“Kita juga sudah melaksanakan sosialisasi P4GN, baik kepada masyarakat umum, organisasi, maupun ke tingkat pelajar di sekolah-sekolah,” tuturnya. (*)
