Berikutnya Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Makassar Zuhur Dg Ranca sebagai dewas PD Terminal Makassar Metro. Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Makassar Muhammada Roem dewas PD Rumah Potong Hewan (RPH).
“Keterlibatan ASN di dewan pengawas itu mewakili owner pemerintah kota. Itu regulasi yang saya pahami waktu di Perusda,” ucap dia.
Sekertaris Komisi A DPRD Makassar ini pun mengatakan, pihaknya bisa saja memanggil unsur pansel maupun timsel lelang jabatan BUMD Makassar, jika ada aduan resmi terkait hal tersebut jika ada indikasi pelanggaran terkait hal itu.
“Kalau ada bukti bahwa ada tindakan melanggar prosedural, melanggar regulasi mungkin saja kita bisa mendorong proses (pemanggilan pansel dan timsel) itu,” ucap Wahab.
Namun sampai sekarang Wahab mengatakan, ia belum menerima laporan resmi ada peserta seleksi yang mencurigai hasil penilaian lelang calon direksi dan dewas BUMD Makassar. Akan tetapi dirinya juga mengakui bahwa ada yang memprotes hasil penilaian tersebut.
pasalnya ada informasi yang sampai ditelinganya tentang hasil penilaian yang meragukan kebenarannya oleh peserta lain. Mengenai hal ini Dia meminta tim pansel membuka draf penilaian secara transparan.
“Menurut saya sebaiknya dokumen hasil penilaian, ya buka aja di publik supaya tidak menimbulkan tanda tanya kan. Kalau dibuka kan tidak masalah, begini cara penilaiannya, ini hasil wawancara dan lainnya,” urai Wahab.
Menurut Wahab penyeleksian in adalah ajang seleksi pejabat publik, sehingga masyarakat berhak tahu terkait tahapan administrasi hingga dokumen hasil penilaian.
“Sampaikan saja ke publik bagaimana model penilaiannya, teknis, dan lainnya. Kan hal-hal itu yang dipertanyakan beberapa orang peserta. Saya pikir itu bukan dokumen rahasia, itu dokumen publik, dibuka saja,” pungkasnya.
