MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Sembilan partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DP)R RI boleh sedikit bernafas lega.
Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan sembilan parpol yang lolos parlemen tersebut tak perlu lagi mengikuti verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2024.
Sembilan partai itu adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, PAN, Demokrat,
dan PPP.
Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan, tahap verifikasi faktual sebagai tahapan peserta Pemilu 2024 hanya diperuntukkan bagi partai politik baru dan partai peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ke Senayan.
“Itu sesuai Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 55 Tahun 2020,” kata Betty Epsilon Idroos.
Namun, Betty menyampaikan, berdasarkan putusan MK tersebut meski partai yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen tetap diverifikasi secara administrasi.
Sementara, parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak memenuhi parliamentary threshold dan parpol baru harus mengikuti verifikasi administrasi dan faktual. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan, pendaftaran parpol dan verifikasi sebagai peserta pemilu akan berlangsung sepanjang 29 Juli-14 Desember 2022.
“Itu final decision kita 14 Desember setelah melewati verifikasi administrasi dulu untuk semua parpol. Baru kemudian ada langkah berikutnya verifikasi faktual bagi parpol yang tidak punya kursi di DPR RI,” jelasnya.
“Artinya peserta pemilu 2019 (yang tidak lolos), plus partai politik baru untuk pemilu 2024, itu yang akan kita verifikasi faktual,” tambah Betty.
Verifikasi administrasi, menurut Betty, adalah kelengkapan dokumen yang dikumpulkan oleh parpol kepada KPU sebelum batas waktu ditetapkan.
“Kalau tidak lengkap, artinya sampe tanggal 14 Agustus 2022 artinya kami tidak bisa meneruskan ke langkah selanjutnya yaitu verifikasi administrasi,” imbuhnya.
Komisioner KPU Sulsel, Asram Jaya mengatakan, KPU Sulsel dan 24 daerah masih menunggu edaran PKPU terkait verifikasi faktual parpol di Sulsel.
“Sistemnya kita KPU daerah menunggu. Kalau ada PKPU kita pelajari dan jalankan jika sudah masuk tahapan verfak,” katanya.
Kendati demikian kata Asram, pihaknya belum melihat PKPU. Namun, diyakini poin-poin hampir sama atura sebelumnya soal berkas KTA dan kantor partai.
“Kita tunggu dalam waktu dekat sudah ada edaran PKPU. Tapi poin perlu kita cermati soal KTA kader dan kantor parpol saat verfak,” pungkasnya.
Diketahui, KPU menyatakan, pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 ditutup 14 Agustus 2022. KPU mengimbau parpol melakukan input data ke dalam Sistem Informasi Parpol (SIPOL) lebih awal.
Semua parpol calon peserta pemilu 2024 diimbau agar proses pendaftarannya melalui proses input data di SIPOL sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum nanti tanggal 14 Agtustus selambat-lambatnya pukul 24.00.
“Tanggal 14 Agustus mendatang menjadi masa akhir penyerahan dokumen secara resmi dari parpol kepada KPU RI,” terang Asram.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe menegaskan sistem kerja partainya paling siap menghadapi Pemilu 2024.
Taufan menjelaskan, Golkar punya sistem kerja linear yang sudah ditentukan oleh pengurus pusat. Pola kerja inilah yang diadopsi untuk bagaimana memperoleh tingkat kesukaan hingga dipilih masyarakat pada pemilu nanti.
Taufan yang juga Wali Kota Parepare dua periode menyebut, infrastruktur Golkar paling siap menghadapi Pemilu 2024. Pengalaman melalui sejumlah pesta demokrasi dianggap jadi bekal untuk memenangkan kontestasi ke depan.
“Golkar Sulsel sudah punya pengalaman. Saya sudah ajak ketua-ketua DPD 2 untuk berinovasi, membesarkan partai dan membuka peluang sebesar-besarnya kepada putra-putri terbaik daerah untuk ikut pemilu legislatif nanti,” kata Taufan.
Taufan Pawe menandaskan semua mesin politik partai harus mulai bekerja menatap Pemilu 2024. Kerja politik itu dimulai dengan menyosialisasikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden.
Ketua DPD NasDem Takalar, Achmad Daeng Sere menyampaikan bahwa Partai Nasdem Takalar sudah siap dan optimistis menghadapi proses verifikasi yang akan dilakukan KPU.
“Kami sudah siap lakukan verifikasi dari KPU. Kami siap hadapi pemilu, memenangkan Partai NasDem di Takalar,” kata Achmad Daeng Sere.
Sebelumnya, Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, Pasti NasDem bertekad menyapuh bersih kemenangan di Pileg 2024 mendatang. Setelah kursi legislatif diperoleh akan jadi modal mengusung kepala daerah. “NasDem Sulsel target 220 kursi di Pemilu 2024. Kita ingin sapu bersih kursi (ketua) di Pileg,” kata Syahar.
Pada Pileg 2019 lalu, Partai NasDem Sulsel berhasil memperoleh 106 kursi di tingkat DPRD kabupaten/kota se-Sulsel atau naik 35 persen dari Pemilu Legislatif 2014.
Dimana tahun 2014 kursi NasDem di kabupaten/kota hanya 70 kursi. Adapun di DPRD Provinsi Sulsel, partai bentukan Surya Paloh itu berhasil meraih kursi Wakil Ketua I dengan perolehan 12 kursi. Olehnya itu, politisi asal Sidrap itu memerintahkan para kadernya di Sulsel bekerja keras menjelang Pemilu 2024.
“Harapan agar 2024 menjadi titik untuk membuat sejarah baru NasDem meraih kemenangan. Karena itu, kami mengimbau kepada seluruh kader NasDem agar benar-benar menyadari sepenuhnya tanggung jawab moral partai,” katanya.
Ketua DPD PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) memastikan diri menghadapi verifikasi partai politik. “Seluruh kader partai diminta untuk menjaga kekompakan dan gotong royong, serta menjaga marwah partai,” kata ARW.
Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel, Rustang Ukkas menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan sekretaris umum DPD se Sulawesi Selatan untuk diberikan pengarahan secara umum terkait kesiapannya menghadapi verifikasi parpol nanti.
“Sebab para sekretaris baik DPW maupun DPD ini adalah tulang punggung organisasi yang harus selalu tegak dengan banyaknya tugas yang diemban terkait urusan administrasi. Pada intinya pengurus PKS se Sulawesi Selatan semakin siap untuk menghadapi verifikasi partai politik,” ujar Rustang Ukkas. (*)
