Serapan Anggaran Pemkot Makassar Rendah, DPRD Teliti Alokasi APBD di 2023

  • Bagikan
Kantor DPRD Kota Makassar

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah meneliti dengan saksama alokasi APBD Makassar 2023 di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini buntut serapan APBD 2022 yang sangat rendah, dimana ada SKPD yang serapannya hanya 40 persen.

“Ada beberapa hal memang yang kita koreksi mengenai (APBD) di 2022 itu. Serapan anggaran dari Pemerintah Kota itu kan masih minim. Setiap SKPD itukan masih berada dibawah 50% (atau) 40%,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Suhada Sappaile kepada detikSulsel usai Rapat Paripurna DPRD Makassar, Senin (12/9/2022).

Menurut Suhada, kondisi ini menjadi atensi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar. Pembahasan APBD 2023 perlu dikaji dengan baik agar rendahnya realisasi anggaran tahun ini tidak terjadi pada APBD Pokok 2023.

“Jangan sampai terulang lagi hal-hal yang terjadi 2022, itu karena anggarannya rendah akan kembali lagi ke 2023. Jadi apabila kita kasih anggaran mereka (Pemkot Makassar), terus tidak digunakan, gitu,” paparnya.

Setiap SKPD Pemkot Makassar juga diminta agar segera menyerap anggaran hingga akhir tahun. Pasalnya, minimnya realisasi anggaran ini juga berdampak pada tertahannya tambahan penghasilan pegawai (TPP), termasuk berimbas pada tidak berjalannya program pembangunan.

“Contohnya tidak kepakai anggaran kenapa sampai anggaran cuma serapannya rendah. Artinya kalau serapan rendahkan artinya tidak ada pembangunan yang terjadi,” tutur Suhada.

Selain pembahasan APBD 2023, pembahasan APBD Perubahan 2022 juga sementara berproses. Namun pihaknya belum bisa membeberkan soal rencana alokasi APBD Perubahan 2022 karena masih mempertimbangkan realisasi anggaran 2022.

“Waktu (APBD) Pokok 2022, mereka tidak memakai semua anggaran yang mereka ajukan itu akan bergeser nanti di (APBD) Perubahan. Seperti itu, jadi ada pengurangan, dan bisa saja ada penambahan,” urai legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sudahada berharap Rancangan APBD Perubahan 2022 dan APBD Pokok 2023 bisa segera rampung untuk ditetapkan. Saat ini prosesnya masih membahas draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di tiap komisi DPRD Makassar.

“Kami kan sekarang bahas ini anggaran plafon sementara. Jadi KUA-PPAS, perubahan dan pokok. Perubahan 2022 dan pokok 2023. Jadi disetiap komisi itu komisi ABC dan D itu setelah pembahasan di komisi mereka langsung bawah hasil rekomendasinya dibawa ke banggar,” ucapnya.

Realisasi APBD di 25 SKPD Pemkot Minim
Berdasarkan data yang dihimpun detikSulsel dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Jumat (2/9), tercatat ada 25 SKPD yang belum mencapai target realisasi APBD 40 persen.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto geram karena SKPD dianggap lamban merealisasikan anggaran. Dirinya pun mengancam tidak membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) untuk ASN di SKPD yang masih rendah realisasinya.

“Semua yang dibawah (target realisasi) TPP-nya ditahan. Tidak boleh keluar-keluar. SPPD tidak boleh keluar (ditahan),” ungkap Danny kepada wartawan, Jumat, (2/9) lalu.

Danny mengaku serapan APBD yang rendah ini akan jadi evaluasi. Menurutnya realisasi APBD Pemkot Makassar masih sangat rendah.

“Jadi serapan anggaran itu harus digenjot lagi,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan