MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pelaksanaan tahapan Pemilu sangat rentan pelanggaran. Penyelenggara hingga seluruh lapisan masyarakatpun diharapkan bisa meminimalisir potensi munculnya pelanggaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa, Samsuar Saleh mengatakan, untuk mencegah pelanggaran memang dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Dirinya menyebutkan saat ini Kabupaten Gowa sudah berada di zona hijau dalam pelaksanaan pemilu.
“Data nasional Kabupaten Gowa selalu memasuki zona merah, tapi di tahun 2020 Kabupaten Gowa sudah memasuki zona hijau, ini tidak lepas dari kerjasama semua stakeholder,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemiliha Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa di Ruang Pertemuan Rumah Makan A’Kaddo Kecamatan Somba Opu, Selasa (13/9/2022).
Olehnya itu, dirinya berharap pelanggaran pemilu khususnya di Kabuapten Gowa bisa dicegah dan diminimalisir, sehingga proses penyelenggaraan pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan aman.
“Harapannya di Bawaslu bagaimana mencegah pelanggaran itu terjadi kalau pun ada bisa diselesaikan. Pemilu 2024 bisa lebih baik. Olehnya itu, kita memulai kerjasama lebih awal dengan rapat koordinasi,” harapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Kamsina menekankan agar kerjasama seluruh pihak menjadi upaya bersama dalam menekan pelanggan di Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, dalam meminimalisir pelanggaran saat Pemilu, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibutuhkan kerjasaama semua pihak.
“Tidak lama lagi kita akan melakukan pemilihan. Jadi saya rasa sangat tepat jika kita melakukan rapat koordinasi ini, sehingga bagaimana kita mengurangi dan meminimalilasir pelanggaran saat pemilu,” ujarnya.
Kamsina menyebutkan untuk meminimalisir pelanggaran dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dirinya menilai bahwa dalam upaya meminimalisir pelanggaran pemilu tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kolaborasi.
“Sekarang tidak ada perkerjaan yang akan berjalan sukses tanpa koordinasi. Yakin dan percaya kita tidak akan berhasil jika berkerja sendiri tanpa bantuan orang lain,” ungkapnya.
Olehnya itu, dirinya berharap peserta yang hadir dalam rapat koordinasi ini bisa mengambil peran masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat Pemilu. Kamsina mengaku akan siap membantu khususnya mencegah pelanggaran pemilu di jajaran ASN Pemkab Gowa.
“Sebagai Sekretaris Daerah yang diberi amanah menjadi pimpinan tertinggi ASN, saya berharap Pimpinan SKPD untuk mengingat seluruh ASN yang ada di instansi masing-masing,” harapnya.
Sosialisasi pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara (Torut) di Toraja Heritage Hotel, Selasa (13/9/2022).
Ketua Bawaslu Torut, Andarias Duma’ mengatakan bahwa Bawaslu Torut melaksanakan kegiatan sosialisasi netralitas sebagai langkah awal dalam tahapan pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Andarias mengingatkan agar ASN mengutamakan netralitas di pemilu. “Pada beberapa pemilihan di Torut ada beberapa oknum ASN yang mendapatkan sanksi karena tidak netral dalam pemilihan dan Bawaslu akan memproses ASN yang terbukti terlibat politik praktis. Olehnya itu ASN agar tetap menjaga netralitas dalam pemilu dan pilkada nanti,” ujarnya.
Asisten III Setda bidang administrasi umum Pemkab Torut, Semuel S Rompon siap mendukung pemilu agar bisa berjalan dengan baik. “Dan pemkab juga akan membantu Bawaslu untuk mensosialisasikan terkait netralitas ASN,” tegasnya.
Kasat Reskrim Polres Torut, AKP Eli Kendek juga menyampaikan bahwa siap mendukung Bawaslu agar proses tahapan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Dirinya juga mengingatkan semua agar berhati-hati dan lebih bijak dalam bermedia sosial.
Sosialisasi juga dilakukan Bawaslu Luwu Timur (Lutim) untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan jajarannya dalam menghadapi tahapan Pemilu serentak 2024.
Ketua Bawaslu Luwu Timur Rachman Atja mengatakan, kegiatan di bidang sengketa proses pemilu sangat penting dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan jajarannya.
“Pelaksanaan kegiatan sengketa proses pemilu sangat penting dilakukan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada kita dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Pemilu 2024 mendatang,” ungkap Rachman.
Rachman juga menilai penyelesaian sengketa proses pemilu ini sangat dibutuhkan terkhusus kepada staf yang akan menjadi pelaksana teknis dalam memberikan dukungan kepada pimpinan menyelesaiakan sengketa proses pemilu di Kabupaten Luwu Timur.
Rachman berharap agar seluruh jajaran terus membaca dan memahami seluruh pedoman tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. “Penyelesaian sengketa proses pemilu perlu pengkajian dan pemahaman secara baik,” terang Rachman. (*)
