JAKARTA, BACAPESAN.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani tampaknya mulai khawatir dengan insiden kebocoran data yang terjadi pada belakangan ini.
Puan Maharini pun meminta kepada Pemerintah untuk memberi perlindungan keamanan siber data.
Selain itu DPR meminta melakukan investigasi secara menyeluruh bisa menemukan Kementerian atau lembaga yang selama ini mendapat serangan siber atau rentan diretas.
Puan Maharani mengingatkan pentingnya dilakukan audit sistem keamanan siber negara. Hal tersebut karena kasus kebocoran data dan serangan siber terus menerus terjadi.
Hal tersebut disampaikan Puan Maharani melakui akun Instagram yang telah verifikasi centang biru bernama @ketua_dprri.
“Dan tentunya harus dibangun sistem keamanan yag lebi canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidangteknologi yang mempuni,” ucap Puan pada Jumat, 16 September 2022.
DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasai masalah kebooran data.
Terlebih lagi pemerintah telah membentuk tim satgass hal tersebenut sejalan dengan rancangan Undang-undang yang mengamankan dibentukanya lembaga otoritas perlindungan data pribadi.
Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat pemerintah dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh.
Menurut dia, kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata.
Bahkan, kasus kebocoran data di Indonesia sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir.
“Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh. Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya,” kata Puan, Kamis (15/9/2022).
Untuk itu, DPR RI mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran.
Mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat
Pemerintah resmi membentuk satuan tugas atau satgas sebagai respon atas kasus kebocoran data yang belakangan ini sering terjadi. Seperti yang dilakukan oleh akun Twitter anonim Bjorka yang mengakui diri sebagai hacker.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, satgas dibentuk untuk melindungi data-data rahasia negara dari serangan peretasan.
“Kita akan serius dan sudah mulai menangani masalah ini, publik harus tenang sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor,” ujar Mahfud, Rabu 14 September 2022.
Mahfud sendiri baru saja menggelar pertemuan tertutup dengan bersama Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Mahfud mengatakan, sejauh ini belum ada data negara yang sifatnya rahasia yang diretas. Mahfud mengklaim bahwa data-data yang dibocorkan oleh akun Bjorka hanya data-data yang sifatnya umum.
“Yang ini data-data umum yang sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya gado-gado, politik, ekonomi dan sebagainya. Motif kayak gitu tidak ada yang terlalu membahayakan,” ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan, pembentukan satgas ini untuk antisipasi peretasan data rahasi negara. Hal ini juga diamantkan oleh UU tentang perlundungan data yang hampir selesai dibahas di DPR.
“Kita membuat satgas untuk berhati-hati. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk membangun sistem yang lebih,” imbuhnya.
Sebelumnya, akun Bjorkan membocoran data-data pribadi sejumlah pejabat negara, mulai dari Mahfud MD, Puan Maharani, Menkominfo Johnny G Plate, Hingga Anies Baswedan.
Data pribadi seperti nomor NIK, alamat hingga nomor telepon dan sanak saudara dibocorkan oleh Bjorkan melalui chanel Telegramnya. (*)
