GOWA, BACAPESAN.COM – Proses demokrasi di Kabupaten Gowa sejak 202O lalu menunjukkan kemajuan signifikan, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, 4 (empat) indikator dinilai berhasil mewujudkan proses demokrasi yang baik. Terutama pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 lalu.
Indikator pertama, jika sebelumnya Kabupaten Gowa selalu dilekatkan pada wilayah zona merah di setiap proses pemilu maupun pilkada. Pada 2020 lalu berhasil keluar dari zona tersebut untuk pertama kalinya.
“Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin akhirnya Kabupaten Gowa pertama kalinya dalam sejarah masuk dalam zona hijau,” katanya, saat membuka Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Senin (19/9).
Indikator kedua, lanjutnya, pada saat pelaksanaan Pilkada 2022 lalu, Kabupaten Gowa satu-satunya kabupaten yang paling tercepat melakukan transfer dana pilkada. Baik ke KPU, Bawaslu, TNI maupun Polri.
“Ini di umumkan langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada saat beliau kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan di ruang rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan,” lanjut Adnan.
Kemudian indikator ketiga yakni, sesuai target nasional pada Pilkada 2020 kemarin tingkat partisipasi yang harus dicapai adalah 77%. Nilai partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa pun sangat tinggi, bahkan melampaui target nasional sebesar 79,77%.
“Jadi kurang 0,23 atau 0,33 kalau saya tidak salah itu sudah 80% tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa. Sementara salah satu indikator utama suksesnya pelaksanaan pemilihan itu adalah meningkatkan partisipasi pemilih,” jelasnya.
Terakhir pada indikator keempat, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gowa dan seluruh pihak yang terkait berjalan dengan baik. Kolaborasi ini pun memunculkan niat dari Pemerintah Kabupaten Gowa untuk membangunkan kantor permanen bagi Bawaslu Kabupaten Gowa.
“Tahun ini rencananya akan dibangun tepat disampingnya KPU supaya memudahkan juga Kepolisian untuk melakukan pengamanan,” ujarnya.
Catatan lainnya yang diharapkan Adnan dapat dimaksimalkan pada Pemilu 2024 mendatang adalah bagaimana netralitas aparatur sipil negara (ASN), maupun TNI dan Polri bisa terwujud dalam mengawal pesta demokrasi yang adil.
Apalagi, berdasarkan catatan Bawaslu Gowa, pada Pilkada 2020 lalu tercatat sekitar enam orang ASN ditemukan tidak netral.
“Kita berharap dengan digelarnya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan referensi bagi ASN, TNI, dan Polri. Sehingga semuanya berjalan dengan baik lancar dan sesuai dengan harapan kita semua,” tegas Adnan.
Sementara, Samsuar Saleh mengatakan, saat ini pihaknya telah mulai melakukan rapat koordinasi terkait pencegahan-pencegahan pelanggaran sejak dini yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh ASN.
“Jadi sosialisasi ini akan berlanjut terus. Sehingga kedepan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN kalau bisa zero pelanggaran,” kata Samsuar Saleh.
Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Prof Muhammad dalam materinya menegaskan, dalam setiap proses pemilu maupun pilkada. Berbagi daerah tidak pernah terlepas dari kasus netralitas ASN.
“Sebenarnya jumlah kasus ASN yang ditemukan tidak netral pada Pilkada di Gowa itu nilainya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan beberapa daerah di Pulau Jawa,” terangnya.
Hanya saja, hal tersebut memang perlu menjadi catatan penting untuk mendapat perhatian penuh dari pihak penyelenggara pemilu. Termasuk juga dari pemerintah daerah. (*)
“Memang netralitas ASN, TNI dan Polri itu sudah menjadi keharusan pada seluruh proses demokrasi di Indonesia. Hal ini harus bisa kita dorong,” katanya .
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Prof Muhammad yang nantinya akan membawakan materi pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri. (*)
Area lampiran
