MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Makassar menyoroti pencapaian ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang baru mencapai 11 persen. Hal ini lantaran alokasi anggaran di sektor lingkungan dinilai minim.
“Selanjutnya yang kami soroti pula adalah pemerintah kota kurang memberikan anggaran yang besar terhadap lingkungan,” kata Jubir Fraksi PKS DPRD Makassar Yeni Rahman saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Makassar, Rabu (30/11/2022).
Yeni mengatakan saat ini pencapaian RTH di Makassar baru sebesar 11 persen. Sementara Pemkot Makassar memiliki kewajiban sebesar 30 persen dari luas wilayahnya.
“Jadi kita lihat dengan hasil yang kita ketahui ruang terbuka hijau Makassar hanya mencapai sekitar 11 persen lebih sementara kewajiban kita adalah 30 persen. Sehingga kita berharap ada inovasi-inovasi dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan tugas 30 persen tersebut,” paparnya.
Yeni mengaku khawatir jika RTH tidak menjadi perhatian Pemkot Makassar. Dia menyebut banyak orang yang merindukan kehadiran taman-taman tematik di dalam kota.
“Padahal kita merindukan taman-taman tematik. Mudah-mudahan bukan karena pelimpahan kewenangan tempat taman dialihkan kepada kecamatan, sehingga kita tidak menyaksikan lagi taman-taman tematik yang ada di Kota Makassar,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi PKS DPRD Makassar berbicara soal serapan anggaran Pemkot Makassar pada APBD 2022. PKS mengkritik tahun ini Potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) semakin tinggi.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS Yeni Rahman saat membacakan pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD 2023 di Gedung DPRD Makassar, Rabu (30/11). Yeni awalnya mengatakan ingin mengingatkan Pemkot Makassar terkait APBD 2023 nanti.
“Kami PKS mengikuti seluruh rangkaian tahapan pembahasan APBD 2023 dan ingin mengingatkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait belanja pada tahun 2023 yang akan datang. Dan perlu senantiasa dimonitoring dan koordinasikan dengan baik,” kata Yeni.
Dia selanjutnya menyampaikan bahwa tender dini proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) perlu segera dilakukan. Tujuannya agar anggaran yang telah dialokasikan itu bisa terserap dengan baik.
“Pertama, perlunya tender dini pada pengerjaan-pengerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi belanja tertinggi dapat terserap dengan baik,” sebutnya.
Yeni juga mengingatkan kembali bahwa tahun 2022 tersisa dua bulan. Namun demikian, serapan anggaran belanja Pemkot Makassar masih sangat rendah terutama pada serapan belanja infrastruktur.
“Kami perlu mengingatkan hal ini mengingat pada tahun 2022 hingga dua bulan menjalang berakhirnya tahun anggaran, serapan anggaran belanja infrastruktur masih sangat rendah,” ujar Yeni.
“Hingga awal November 2022 realisasi belanja baru mencapai 46,40 persen. Sementara pendapatan sudah mencapai 73,72 persen,” sambungnya.
Yeni kemudian mengatakan potensi SILPA tahun ini bisa semakin tinggi. Dia menegaskan hal tersebut tidak diharapkan terjadi.
“Dengan kondisi ini maka potensi SILPA akan semakin tinggi. Hal ini tentunya kita tidak inginkan bersama,” tegasnya. (*)
