Banjir Makassar, Mari Kolaborasi Beri Solusi

Oleh :
Muhammad Idris Leo
Dewan Penasehat Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Sulsel

Setiap musim hujan dan saat terjadi hujan lebat di Kota Makassar, maka dapat dipastikan sebahagian bahkan hampir seluruh wikayah Kota Makassar akan digenangi air dan dilanda banjir. Kondisi ini terjadi tidak hanya di kawasan-kawasan permukiman namun sudah menyasar pada area-area publik termasuk merambah sebahagian jalan arteri primer hingga sebahagian besar jaringan jalan skala kecil atau jalan lingkungan permukiman.

Berulangnya situasi ini pada setiap tahunnya disebabkan oleh setidaknya 4 penyebab utama yakni :

1.Pasang air di laut,

Siklus alam pasang air di laut merupakan naiknya permukaan air laut, dimana pasang-surut air laut adalah peristiwa perubahan tinggi dan rendahnya permukaan laut karena adanya gaya gravitasi dari benda-benda angkasa luar termasuk bulan dan matahari. Secara geografis Kota Makassar yang sebahagian wilayahnya merupakan kawasan pesisir di bagian barat dan utara, tentu akan sangat rentan terdampak banjir disaat terjadi air pasang di laut dan diwaktu yang bersamaan juga terjadi hujan lebat, dimana arah aliran air buangan dan air hujan yang bermuara ke laut bertemu dengan air pasang laut yang terdorong dan terhempas kearah daratan. Inilah yang kemudian menyebabkan banjir karena aliran air terjebak pada daerah dataran rendah.

2.Sistem Drainase,
Terdapatnya sistem jaringan drainase yang tidak terhierarki dan terkoneksi dengan baik antara drainase primer, sekunder dan tersier. Dimensi lebar dan kedalaman drainase yang tak memenuhi standar, adanya bottleneck dan sedimentasi serta diperparah oleh penutupan saluran dengan berdirinya bangunan-bangunan atau plat beton diatasnya. Ini adalah akumulasi dari permasalahan drainase Kota Makassar yang berimplikadi menurunnya sistem kinerja drainase menjadi tidak maksimal dalam mengalirkan air buangan dan air hujan

3.Degradasi kantong-kantong air,
Kantong-kantong air seperti rawa-rawa, ruang terbuka/tak terbangun, maupun lahan dataran rendah dari permukaan laut yang sejauh ini berperan penting sebagai kawasan-kawasan penangkap dan penampung air buangan dan air hujan, secara perlahan dan sistematis semakin berkurang. Semakin berkurangnya kantong-kantong air tidak lepas dari tingginya intensitas pembangunan permukiman maupun bangunan gedung serta sarana prasarana fisik lainnya yang membutuhkan lahan yang luas.

4.Luapan air sungai dan kanal.
Kanal Sinrijala, kanal Jongaya maupun Sungai Tallo, Sungai Pampang Sungai Daya serta kanal dan sungai lainnya yang mengelilingi dan melintasi Kota Makassar yang sejauh ini berperan sebagai muara akhir dari air buangan dan air hujan juga mengalami penurunan fungsi yang sangat drastis, akibat sedimentasi berat serta adanya penyempitan/bottleneck pada beberapa titik sepanjang pinggiran kanal-kanal dan sepanjang bantaran sungai-sungai tersebut. Tidak terpeliharanya secara baik dan rutin adalah faktor penyebab meluapnya air pada kanal-kanal dan juga pada sungai-sungai tersebut terutama pada saat terjadi hujan lebat. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya tingkat kesadaran sebahagian masyarakat dengan kebiasaan mereka membuang kotoran ataupun sampah di kanal dan sungai.

Perulangan akumulasi dari faktor-faktor penyebab utama terjadinya banjir di Kota Makassar, tentu memerlukan penanganan dan pengendalian banjir yang dilakukan secara komprehensif, serius dan terpadu.

Bukan bahkan saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, apalagi sampai menjustice kambing hitam. Namun seyogyanya harus menjadi pemikiran secara bersama dalam mencari solusi guna mengantisipasi atau paling tidak dapat meminimalkan terjadinya banjir yang berulang-ulang diwaktu-waktu yang akan datang di Kota Makassar yang sama-sama kita cintai ini.
Oleh karenanya dibutuhkan kolaborasi sebagai langkah kongkrit baik secara teknis maupun non teknis dengan formula yang terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, program kegiatan hingga pada sumber penganggarannya. Tentu dengan perlibatan semua elemen mulai dari masyarakat hingga pihak swasta dan terutama oleh penyelenggara pemerintahan (eksekutif dan legislatif) dari level pusat hingga level Pemerintahan Kota.

Sebagai solusi langkah nyata, dari 4 faktor penyebab utama banjir di Kota Makassar, maka diperlukan perencanaan sebagai alternatif skema penanganan dan pengendalian banjir sebagai berikut :

1. Untuk penanganan dan pengendalian banjir yang disebabkan oleh air pasang laut, walaupun hal ini sangat susah karena penyebabnya lebih pada faktor alami, namun setidaknya diperlukan solusi pendekatan teknis misalnya dengan pembuatan kolam-kolam penampung pada titik pertemuan air pasang dengan air hujan/buangan dan juga alternatif pembuatan/pemasangan sistem kendali (buka-tutup) pintu-pintu air pada saluran drainase primer yang bermuara langsung di pesisir laut.
2. Untuk penanganan dan pengendalian banjir yang disebabkan oleh sistem drainase adalah antara lain: melakukan revisi master plan drainase dan revisi perencanaan sistem jaringan drainase Kota Makassar yang lebih akurat dan fungsional. Melakukan normalisasi fungsi aliran yang tersumbat disertai perbaikan drainase yang mengalami kerusakan. Sosialisasi dan penertiban bangunan atau tutupan diatas saluran drainase guna memudahkan pembersihan drainase. Menggalakkan perlibatan kerja bakti masyarakat pada tingkat RT/RW dengan pola padat karya.
3. Untuk penanganan dan pengendalian banjir yang disebabkan oleh degradasi kantong-kantong air antara lain adalah : memaksimalkan regulasi Rencana Tata Ruang Kota tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) hingga 30% dari luas wikayah perkotaan. Mempertahankan dan menjaga fungsi rawa-rawa sebagai kantong-kantong air dari eksploitasi pembangunan fisik bangunan diatasnya. Memperketat izin-izin kegiatan pembangunan fisik pada kawasan dataran rendah agar tetap bisa berfungsi sebagai daerah resapan air.
4. Untuk penanganan dan pengendalian banjir yang disebabkan oleh luapan air kanal dan sungai adalah sebagai berikut: Pengerukan sedimentasi kanal dan sungai, melakukan pemerataan garis sempadan sungai dan pembuatan talud pinggiran/bibir sungai. Sosialisasi dan penertiban pinggiran kanal dan sempadan sungai dari bangunan-bangunan liar.

Selanjutnya perencanaan penanganan dan pengendalian banjir tersebut diatas, dibreakdown dalam bentuk program-program teknis dan non teknis beserta Sumber Anggarannya sebagai berikut :

1. Pembuatan struktur penahan banjir di wilayah pesisir yang terdiri dari kombinasi breakwater dan pintu-pintu air di pesisir. Mungkin bisa mengadopsi konsep “Delta Works” di Belanda. Sumber anggaran Kementrian/Balai (BBWS) APBN.
2. Pembuatan kolam-kolam penampung air di beberapa titik-titik pertemuan air pasang laut dengan air buangan dan air hujan disaat hujan lebat. Sumber anggaran kementerian/Balai (BBWS) APBN. Bantuan keuangan Pemprov.
3. Revisi Master Plan dan Sistem Jaringan Drainase oleh Pemerintah Kota Makassar sampai pada kedalaman rencana Detail Engineering Desain (DED). Sumber anggaran APBD Pemkot.
4. Perbaikan dan normalisasi pengerukan saluran drainase, dalam bentuk program padat karya. Sumber anggaran APBD Pemkot, Bantuan keuangan APBD Pemprov.
5. Sosialisasi & penertiban bangunan/tutupan drainase oleh Pemkot. Sumber anggaran APBD Pemkot.
6. Penanaman pohon/penghijauan, Pembuatan ruang-ruang terbuka hijau baru, ruang publik, lapangan terbuka secara massif, menyebar dan konsisten dalam rangka pemenuhan persentase 30% RTH. Sumber anggaran APBD Pemkot, bantuan keuangan Pemprov, swasta dan BUMD melalui CSR.
7. Normalisasi fungsi, penertiban bangunan dan pengetatan izin-izin mendirikan bagunan serta sosialisasi peruntukan pemanfaatan lahan pada kawasan dataran rendah dan rawa- rawa. Sumber anggaran APBD Pemkot.
8. Pengerukan kanal dan sungai. Sumber anggaran kementerian/balai (BBWS) APBN.
9. Pelebaran dan pembuatan talud pada bantaran sungai. Sumber anggaran kementerian/balai (BBWS) APBN.
10. Penertiban, sterilisasi dan sosialisasi bangunan-bangunan liar pada pinggiran kanal dan bantaran sungai. Sumber anggaran kementerian/balai (BBWS) APBN.

Guna merealisasikan program-program tersebut diatas, sangat ditentukan oleh peranan para penentu kebijakan anggaran. Dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif disemua tingkatan dari pusat sampai pada tingkatan daerah/kota untuk bisa mengalokasikan anggaran penanganan dan pengendalian banjir, terutama program yang membutuhkan biaya besar. (*)