JAKARTA, BACAPESAN.COM – Hasil seleksi PPPK Guru 2022 belum juga diumumkan hingga hari ini Rabu 1 Maret 2023.
Padahal sesuai jadwal yang ditetapkan Panitia seleksi, yakni tanggal 2 dan 3 Februari 2023. Jadwal itu kemudian ditunda hingga Minggu keempat bulan Februari 2023.
Seperti yang disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK) Nunuk Suryani belum lama ini.
“Insya Allah Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) akan mengumumkan hasilnya sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Februari sesuai arahan BKN,” begitu kata Nunuk.
Nunuk bilang bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK Guru ditunda karena masih ada formasi yang kosong yang harus diisi oleh pelamar.
“Kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar, sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini, agar dapat diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Saya harap hal ini dapat dipahami, karena kami ingin jumlah ASN PPPK yang diterima lebih banyak,” kata Nunuk.
Namun, hingga memasuki Maret 2023 ini, pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 ini belum jelas.
Di situs gurupppk.kemdikbud.go.id masih tertulis: Pengumuman Hasil Seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
Artinya pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 hingga saat ini belum ada kepastian.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sangat menyesalkan ditundanya pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, ditundanya pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 sangat mengecewakan.
Dia menilai, panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur Kemendikbudristek dan MenpanRB serta BKN sangat tidak profesional.
Dia juga mempertanyakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) yang hingga saat ini tidak memberikan penjelasan
“Mas Nadiem Makarim hingga sekarang belum memberikan keterangan apa pun soal penundaan pengumuman PPPK guru ini. Kami mempertanyakan profesionalitas Panselnas,” ungkap Iman.
Dia menilai, lambannya Panselnas dalam rekrutmen guru PPPK akan menjadi bom waktu terhadap pemenuhan kebutuhan guru nasional.
Sampai 2024, Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN. Di antara solusinya melalui jalur PPPK.
“Tetapi kemampuan manajerial pemerintah dalam rekrutmennya saja sudah buruk kalau tidak mau dikatakan gagal” tukasnya.
“Sudah 2 tahun mereka menanti keberpihakan pemerintah untuk mengangkat, sialnya pengumuman tak kunjung tiba. Apakah ada perlakukan terhadap pegawai pajak seburuk ini?”, pungkas Iman. (fin/*)
