“Keputusan di pusat. Jadi kalau dibilang terbuka lebar jalannya, iya. Untuk diusulkan namanya-nama dari Sulsel,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Adi Ansar menilai, mengenai figur Polri dalam pengisian Pj Gubernur sah-sah saja. Sepanjang memenuhi syarat administrasi.
Hanya saja kata Adi Ansar, dalam pengusulan tiga nama Pj Gubernur akan dibahas bersama sembilan fraksi di DPRD Sulsel.
“Ini tinggal menunggu waktu saja karena ada hak fraksi untuk mengusul tiga nama. (Figur Polri) bisa juga. Tentu kami di DPRD akan berkompromi mengusul tiga nama,” ujarnya.
Menurut Adi Ansar untuk figur skala lokal yang memenuhi syarat administrasi sebagai Pj hampir tidak ada. Sebab Sekretaris Provinsi dijabat oleh Plt bukan defenitif.
Sehingga Adi Ansar berharap, penentuan Pj Gubernur nantinya mampu memahami kondisi masyarakat di Sulsel.
Tentu dirinya berharap dalam menetapkan Pj Gubernur Sulsel ini memperhatikan kebutuhan lokal. Mengingat, Provinsi Sulsel ini adalah episentrum politik Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.
“Di sini tempat berkumpulnya para pendekar, itu harus dipertimbangkan,” tukasnya.
Sementara Fauzi Andi Wawo dari fraksi PKB DPRD Sulsel, menilai, figur Polri untuk Sulsel belum cukup sesuai. Sebaiknya kata dia, Pj Gubernur diisi figur yang betul-betul memulai karir di pemerintahan.
“Figur Polri saya pikir, Sulawesi Selatan aman-aman saja, menurut saya belum terlalu penting dipimpin TNI-Polri,” ujarnya.
Terpenting kata Uci- sapaannya- sosok Pj Gubernur Sulsel mampu menjalankan transisi pemerintahan dengan baik. Serta memahami karakter masyarakat di Sulawesi Selatan.
Bagi PKB tentu berharap Pj ini orang paham betul soal kepentingan daerah ini. Apalagi kita tidak bisa menutup mata, pemerintah sekarang ini cukup banyak melahirkan masalah – masalah di belakang, yang mencuat kan soal Stadion.
“Kita berharap Pj ini menyelesaikan lah, kita tidak berharap menyelesaikan semuanya . Tapi memberikan harapan lebih baik,” harapnya. (*/raksul)
