MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) terpantau positif selama semester satu 2023. Meski demikian, data dari Kemenkeu Sulsel menampilkan kesenjangan antara pendapatan dan belanja Sulsel.
Tercatat pendapatan Sulsel hanya sebesar Rp 7,47 Triliun dari target 49,7 persen atau naik hanya 1,4 persen dari tahun sebelumnya. Sedang belanja Sulsel mencapai Rp23,39 Triliun, atau 43,8 persen dari pagu atau naik 15,7 persen dari tahun sebelumnya.
Akibat kesenjangan antara pendapatan dengan belanja, Sulsel harus mendapatkan Subsidi dari daerah lain sebanyak Rp15,92 Triliun atau 23,8 persen lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi menjelaskan, saat ini APBN masih tergantung dengan subsidi daerah lain.
“APBN Sulsel memang masih sangat tergantung dengan transfer pusat. Memang benar yang dikatakan Dr. Idham Khalik bahwa Sulsel harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak tergantung dengan daerah lain,” ucapnya.
Sementara itu, Akademisi Unismuh Dr. Idham Khalik mengungkapkan perlu kemandirian daerah untuk membentuk otonomi daerah termasuk kemandirian dalam hal APBN.
“Kemandirian otonomi daerah dapat terwujud jika penghasilan daerah lebih besar dari bantuan dari pusat,” pungkasnya.
Untuk mewujudkan kemandirian APBN menurut Idham pemerintah perlu meningkatkan PAD.
“Maka perlu hasil kekayaan daerah di pisahkan dan di kelola dengan baik untuk menghasilkan kekayaan daerah,” pungkasnya. (Hikmah/B)
