MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak beserta para pimpinan tinggi (pimti) pratama Kanwil Kemenkumham Sulsel mengikuti acara pembukaan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023 secara daring, Kamis (03/08).
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam pembukaannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang telah memberikan kepercayaan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023 ini.
“Apresiasi dan ucapan teirma kasih kami sampaikan juga kepada Jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Jajaran Kamar Dagang dan Insutri Indonesia (KADIN) atas kerjasama, sinergi, dan kolaborasinya yang telah mengintegrasikan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dengan Temu Bisnis Tahap VI,” ucap Yasonna.
Lanjut Yasonna, acara ini sejalan dengan semangat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-78. Pada momen ini, pemerintah berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional yang salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Upaya ini sejalan dengan tema yang diangkat dalam acara ini, yaitu “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.
Yasonna lalu jelaskan bahwa hadirnya Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD), serta para pelaku usaha dalam acara ini adalah langkah nyata mendukung kampanye nasional gerakan Bangga Buatan Indonesia. Hal ini sejalan dengan tindak lanjut arahan Peraturan Presiden (Perpres) No 2/2022 tentang Pengembangan Kewirusahaan Nasional Tahun 2021-2024.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan PDN dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.
“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi,” kata Andap.
