TAKALAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar menggelar rapat lanjutan soal percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (P3KE) pada Rabu 23 agustus 2023 di Ruang Rapat Setda Kantor Bupati Takalar.
Pada rapat awal, Pj Bupati Takalar meminta dilakukan monitoring dan evaluasi serta langkah-langkah konvergensi program kegiatan dan sinergitas stakeholder untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
“Dibutuhkan pengawasan dan perencanaan dalam pencepatan penurunan kemiskinan dan yang paling penting kerjasama kita semua dalam mencapai apa yang kita inginkan,” ujar Setiawan Aswad, baru-baru ini.
Ia menambahkan, langkah ini perlu diambil mengingat adanya fenomenya peningkatan angka kemiskinan di Sulsel sesuai data per maret 2023 yang dirilis oleh BPS.
“Saya juga meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan faktualitas data jumlah orang miskin berdasarkan kriteria yg telah ditetapkan. Agar kita memperoleh data yang real sesuai dilapangan,” tukasnya.
Sementara itu, Sekda Takalar Muh. Hasbi menyampaikan perlu dilakukan pendataan ulang (door to door) melihat keadaan langsung warga dilapangan untuk mementukan apakah warga tersebut masuk dalam kategori miskin atau mampu.
“Saya harap kepada petugas Dinas Sosial dengan pendamping desa agar rumah warga yang tidak mampu diberi tanda dan data DTKS harus disensus ulang, setelah disensus ulang akan berpengaruh ke bpjs,” kata dia dalam rapat lanjutan yang dilaksanakan di Baruga I Mannindori Kantor Bupati Takalar dihadapan para Camat dan Kepala Desa/Lurah, Kamis (24/8).
“Karena banyak warga mampu yang ditanggung bpjs sementara ada sebagian warga yang benar-benar tidak mampu tetapi tidak ditanggung bpjsnya. Ini semua yang harus dibenahi,” tambahnya.
“Mari kita bekerjasama memperbaiki data dilapangan agar memperoleh data real tentang kemiskinan dan mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kemampuan sehingga lebih hidup sejahtera,” paparnya. (Supahrin Tiro/A)
