MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel Cuasa Imam Karana, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi teken Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Penandatanganan ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah pertama di Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua yang melakukan penandatanganan PKS mengenai KKPD dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS).
Pj Gubernur Bahtiar menjelaskan kegiatan ini menindaklanjuti instruksi Presiden RI untuk dilakukan upaya positif dalam hal transformasi birokrasi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Selain itu, mendorong belanja barang dan jasa secara digital.
“Hari ini kelihatan kita melakukan hal sederhana, tetapi ini memberikan pesan penting dan kuat kepada masyarakat Sulsel dan kita di pemerintahan bahwa kita mendukung upaya positif perubahan. Ini juga bagian mereformasi birokrasi, khususnya dengan tata kelola keuangan negara,” kata Bahtiar, Jumat (15/9).
Dia melanjutkan, Indonesia saat ini semakin bertransformasi dengan menerapkan transaksi secara digital. Transaksi dilakukan tanpa uang tunai, salah satu instrumennya penggunaan kartu kredit pemerintah.
Kartu kredit yang dikeluarkan Bank Sulselbar digunakan untuk belanja kantor pemerintahan, diharapkan akan meningkatkan penyerapan anggaran.
“Kita memulai ini, pasti ada implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap penyerapan anggaran, transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Ini pertama kali di Indonesia Timur,” jelasnya.
Bahtiar mendukung kerja baik yang diinisiasi BI, Bank Sulselbar maupun pelaku ekonomi lainnya.
“Ini juga sekaligus memberikan pesan. Ini dimulai dari Makassar, Provinsi Sulsel menjadi teladan di Indonesia Timur, Kartu Kredit Pemerintah,” ucapnya.
Pada kesempatan ini, Bahtiar menekankan hal penting lainnya. Ia mengatakan, masih menjadi pekerjaan rumah bersama peningkatan literasi keuangan di Sulsel, yang masih berada 36,88 persen, sedangkan nasional 49 persen.
Sebagai yang pertama di Sulawesi, Maluku, dan Papua, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dapat menjadi role model bagi pemda lainnya. terlebih, pre-launching KKPD ini sejalan dengan salah satu dari delapan program prioritas Pj Gubernur, yaitu kemudahan pelayanan publik dan investasi.
“Kami berharap Bank Sulselbar dapat memitigasi risiko penyalahgunaan KKPD ini agar implementasinya berjalan optimal,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Causa Imam Karana, sangat mengapresiasi respon cepat dari Pj Gubernur Bahtiar untuk merealisasikan hal ini. Pertemuan sehari langsung dieksekusi menjadi perjanjian kerjasama (PKS).
“Terima kasih Bapak Gubernur atas cepat dan sigapnya. Jadi perlu diketahui baru kemarin sore. Oleh karena itu, kami terima kasih atas penandatanganan ini. Kami harapkan ini juga bisa dipercepat ke kabupaten kota,” pungkasnya. (Hikmah/B)
