MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Mengantisipasi utang Pemprov Sulsel berlanjut dan bertambah, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin sampaikan akan menelisik satu persatu perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk APBD 2024 mendatang.
Kata dia, penyusunan APBD tahun 2024 itu akan disandarkan pada kondisi Pemprov saat ini. “Saya sebagai Pj Gubernur tentu dalam melakukan perencanaan APBD 2024 berangkat dari kondisi saat ini, kalau saya misalkan mengajukan angka, misalnya Rp10,4 Trilliun dasarnya apa? nah itu kan saya belum mendapatkan penjelasan dari mana hitungnya?,” jelas Bahtiar kepada Rakyat Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/10) malam.
Ia membeberkan, saat ini Pemprov Sulsel tengah mengalami Defisit sebesar Rp1,5 Trilliun, dari defisit itu Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,2 Trilliun dan itu dilakukan di seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel sampai bulan Desember 2023.
“Seluruh program-program di tahun ini sampai desember, seluruh dinas saya lakukan penghematan, maksimal saya lakukan penghematan adalah Rp1,12 Trilliun, saya masih punya utang yang belum bisa saya bayar tahun ini Rp500 milliar lebih, yang harus meluncur di tahun yang akan datang,” paparnya.
Ia melanjutkan, utang pemprov saat ini diupayakan untuk segera dilakukan penuntasan agar tak menyeberang tahun berikutnya. “Menurut data dinas keuangan kami bersama TAPD kami punya potensi utang di tahun 2024 itu 1,6 Trilliun,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, dalam pentusunan APBD 2024 tentu harus didasari dengan perhitungan yang matang dan terpericni dengan baik
“Seperti rencana belanja APBD 10,4 Trilliun kurangi memang maki utang ta ini (Rp 500 Milliar,red) , kan kita sudah ada potensi utang Rp1,6 Triliun. Jadi misalnya Rp10,4 Trilliun kurangi Rp1,6 trilliun berarti riilnya yang bisa kita belanjakan itu Rp8,8 triliun. Apalagi yang harus dibayarkan gaji pegawai semua yang wajib harus kita kurangi, sehingga nanti ketemu angka dari R10,4 triliun itu, Jadi riilnya yang bisa kita diskusikan bersama dengan DPRD berapa?,” ujarnya.
“Oleh karenanya inilah yang menjadi dasar patok saya untuk merencanakan mendialogkan dengan teman-teman DPRD menyusun APBD tahun 2024” imbuhnya.
Ia menegaskan, pembahasan APBD 2024 yang paham itu harus dilakukan agar tak menjadi boomerang untuk pemerintah berikutnya.
“Kita itu membahasanya mulai dari keadaan yang sebenarnya, supaya tidak menjadi beban baru bagi pemerintahan yang akan datang,” pungkasnya. (*/raksul)
