“Suatu yang fiktif dan tak jelas rujukan datanya. Mungkin Pak Pj Gubernur ini memang hanya mau cari panggung sekaligus punya niat mendiskreditkan pemerintahan sebelumnya. Dan kalau ini benar, maka Pj Gubernur ini memang tidak kapabel dan hanya bisa mengeluh kiri kanan menyalahkan orang lain,” katanya.
“Itu karena dia sebenarnya tidak bisa kerja dan tak punya visi sebagai pemimpin tetapi seorang pengeluh,” tandasnya.
Menurut Irwan, kecenderungan ini memang ada benarnya. Buktinya, baru beberapa bulan, Pj Gubernur ini sudah menuai kritikan dan protes keras karena kebijakannya yang tidak melalui kajian sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip pengambilan kebijakan publik.
Salah satu kebijakannya yang sangat kontroversial adalah program budidaya pisang seluas 2 juta hektar dengan target 500 ribu hektar dengan mengambil alokasi dana dari anggaran desa sebesar 40 persen.
Karena dinilai sangat tidak realistis, tidak mengherankan bila program ini langsung mendapat penolakan dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi).
Bahkan Ketua Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sri Rahayu Usmi menegaskan surat edaran yang dikeluarkan Pj Gubernur dinilainya telah membawa keresahan dan kegaduhan kepada seluruh Kepala desa di Sulsel.
Dia bahkan secara tegas meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dari jabatannya. “Saya sebagai Ketua Apdesi Sulsel menolak keras kebijakan yang tidak rasional dan meminta agar Presiden untuk mencopot Pj Gubernur Sulsel yang telah membuat keresahan dan kegaduhan,” tegasnya.
Demikian pula, penolakan tegas datang dari aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang menilai kebijakan Pj Gubernur hanya membuat gaduh di Sulsel.
“Belum sebulan menjabat, Pj Gubernur ini telah membuat gaduh dan resah masyarakat lewat kebijakannya yang tidak realistis,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mahasiswa Reynand Pratama saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/10).
Bahkan Reynand menuntut agar Kemendagri mengevaluasi kembali dan mencopot Pj Gubernur Bahtiar karena dinilai tidak becus serta tak paham kultur mayarakat Bugis Makassar, walau dia berasal dari Bugis. (*)
