MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar telah meminta seluruh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk batasi menyebar alat peraga Kampanye (APK) dalam mensosialisasikan diri sebagai calon wakil rakyat.
Apalagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar bersama Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan rapat koordinasi memberikan waktu ke Bacaleg untuk menurunkan baliho mereka. Khususnya ruas jalan yang dilarang.
Mulai dari jalan Jendral Sudirman, Ahmad Yani, Penghibur, Haji Bau, Somba Opu, Pasar Ikan, dan Ujung Pandang.
Selanjutnya Jalan Balaikota, Gunung Bawakaraeng, Ratulangi, Urip Sumoharjo dan Jalan Andi Pangerang Pettarani. Bahkan Baliho yang terpaku di pohon akan ditertibkan dalam waktu dekat ini.
Sekertaris PPP Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) mengatakan jika Pemilu 2024 ini masa kampanye paling singkat yakni hanya 75 hari. Kemudian, Pesta Demokrasi ini juga lebih banyak diisi kalangan milenial atau kalangan anak muda.
“Saya rasa pemilu tahun depan adalah pemilu paling irit, karena mayoritas pemilih berasal dari kalangan Pemuda dan Pemudi, sehingga kita tidak usah terlalu mengeluarkan uang banyak untuk mencetak APK (Alat Peraga Kampanye),” kata RTQ saat dikonfirmasi harian Rakyat Sulsel, Selasa (17/10).
Dirinya pun menyebutkan saat ini masyarakat atau pemilih sudah cerdas dalam menentukan pilihan nya walau tidak banyak baliho dipasang di ruas jalan dan lebih banyak bersosialisasi melalui media sosial.
“Dan tidak usah susah payah memasang gambar, karena daya ingat mereka masih sangat kuat, cukup kita kirim via sosmed mereka sudah menyimpan di memori otaknya,” ujarnya.
Bahkan kata Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, jika masyarakat banyak melihat gambar di jalan-jalan maka calon pemilih mereka bisa alergi dengan politik.
“Malahan jika mereka terlalu sering melihat APK yang ada mereka malah menjadi alergi dengan politik,” ujarnya.
Bahkan RTQ meminta kepada seluruh Caleg mereka agar tidak sembarang pemasangan APK khususnya tidak memasang di pohon-pohon.
“Mari kita jaga Kota Makassar agar tidak menjadi kota bioskop yang di setiap ruas jalannya terdapat gambar dari para Caleg,” jelasnya. (*)
