KABUPATEN BOGOR, BACAPESAN.COM – Pengesahan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berimbas pada pemerataan hak maupun kewajiban PNS dan PPPK.
Salah satunya tentang pensiun dan jaminan hari tua (JHT), di mana PNS maupun PPPK akan mendapatkan hak-hak tersebut.
“UU ASN baru mengamanatkan PNS dan PPPK mendapatkan pensiun serta JHT. Jadi, tidak ada perbedaannya,” kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Suharmen.
Dia mengatakan skema pensiun dan JHT PPPK melalui iuran. Besaran iuran ini tergantung kesepakatan antara PPPK dan instansi pemberi kerja.
Kalau ingin mendapatkan dana pensiun yang lebih besar, bahkan dari PNS, maka PPPK harus mengiur lebih banyak. Cara tersebut sudah dilakukan beberapa kabupaten/kota dan provinsi.
Dia mencontohkan Jawa Tengah, yang memotong dana pensiun dan JHT sebesar Rp 500 ribu per bulan.
“Di Jateng menggunakan Taspen life untuk mengelola dana pensiun dan JHT PPPK,” ujarnya.
