Menurutnya, masyarakat butuh bukti, bukan hanya sebatas desain sehingga dalam bentuk apapun desain model Stadion, jikalau belum ada bukti, jangan dulu diumbar.
“Kalau dilihat refresentatif atau tidak di GOR orang teknis bisa menilai. Jadi kita Dewan dan masyarakat mau dilihat pembangunan sebagi bukti. Kami mendukung segala upaya Pemprov untuk pembanguann stadion, apalagi kabarnya anggaran bisa dari pusat,” pungkas politisi asal Maros itu.
Lantas bagaimana soal aset dan hak alas di kawasan GOR Sudiang. Ini perlu agar tidak seperti Stadion Mattoangin dan Barombong. Ketua Komisi C DPRD Sulsel, membidangi aset. Andi Januar Jaury angkat bicara. Ia menyebutkan belum mengetahui pasti luas lahan untuk dijadikan Stadion di kawasan GOR.
“Saya sendiri tidak tahu persis luas lahan kompleks GOR Sudiang ya, tetapi yang jelas sangat luas untuk hadirkan stadion representative standard nasional dan international,” ungkapnya.
Politisi Demokrat itu menyebutkan, semua faktor pendukung mulai dari legalitas kepemilikan, jarak, akses, layanan kesehatan, transportasi dan sebagainya terpenuhi.
“Hanya saja yang tersisa polusi suara akibat lalulintas pesawat yang akan terbang dan mendarat di area sana,” ungkapnya.
Menurutnya, nomenklatur yang tepat sebenarnya adalah hadirnya stadion milik masyarakat Sulsel di ibukota Provinsi alternatifnya ada lokasi 3, yakni di Sudiang, Matoanging dan Barombong.
“Lokasinya dimana saja sepanjang itu dapat mewujudkan harapan masyarakat Sulsel, tetapi mesti juga dipikirkan akan menjadi apa Barombong kelak jika tidak dilanjutkan. Saya hanya memikirkan sia-sia uang rakyat yang sudah terserap di sana sekitar Rp300 miliar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, disebutkan Kota Makassar sebagai ibu Kota Provinsi Sulsel pernah memiliki stadion berkelas nasional dan bahkan international. Saat ini stadion tersebut sudah tidak layak lagi sehingga memerlukan pembangunan yang baru.
Kalaupun lokasi Stadion di GOR Sudiang yang memang memenuhi segala aspek kelayakan dan dukungan anggaran pusat, dirinya mengaku akan sangat mendukungnya.
Namun ia menyebutkan, pada Ranperda APBD 2024 yang baru-baru diitetapkan di DPRD Sulsel, tidak ada alokasi untuk pembangunan Stadion, tetapi justru mendapat dukungan dari pusat yaitu anggaran.
“Dengan demikian ada kelonggaran bagi fiskal Sulsel untuk jalankan program penyehatan kembali APBD yang bebeberapa tahun terakhir ini dinilai terakhir minus. Sebagaimana diketahui pencanangan penyehatan kembli postur fiskal APBD Sulsel dimulai sejak perubahan APBD 2023, selanjutnya APBD 2024 dan mungkin 2025 hingga betul-betul kembli berimbang antara pendapatan dan belanja,” pungkasnya. (Yadi)
