Selain sektor penambangan, kata Busyro, situasi saat ini diperparah oleh intervensi petinggi negara terhadap MK dan KPK untuk kepentingan politik sesaat dan melegalkan dinasti nepotisme keluarga sebagai racun demokrasi dan masa depan kepemimpinan berbasis prinsip meritokrasi, transparansi, dan profesianalisme.
Menetapkan Firli sebagai terapi, Busyro mengatakan, Muhammadiyah memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya.
“Semoga sikap terpuji ini terus dikembangkan secara sistemik dan merata untuk kasus-kasus lainnya,” imbuhnya.
Selain itu, dituturkan Busyro, Muhammadiyah juga meminta agar Firli mundur dari jabatannya saat ini.
“Kita mengingatkan kepada Presiden untuk melakukan koreksi dan evaluasi dalam pembentukan Panitia Seleksi ke depan dilakukuan dengan transparan, dan mengedepankan peran serta elemen masyarakat sipil,” tandasnya.
Ditekankan Busyro, Muhammadiyah memberikan dorongan kepada aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman untuk tidak ragu sedikit pun mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.
Busyro juga mendesak DPR bersama Pemerintah untuk memetik pelajaran sebesar-besarnya dari kasus tersebut untuk proses seleksi calon pejabat penegak hukum yang terbebas dari kepentingan politik pragmatis sesaat dan transparan.
“Kiranya tragedi pelumpuhan KPK dan intervensi terhadap MK ini sudah cukup sebagai titik balik untuk bersama-sama bangkit dari limbah dosa politik yang jelas-jelas telah meruntuhkan marwah kenegaraan dan merugikan rakyat serta melumpuhkan demokrasi,” kuncinya. (fajar online)
