Berbagai faktor menjadi penyebab banyaknya lurah yang tidak memaksimalkan dana kelurahan tersebut, kata Helmy, di antaranya ada lurah yang sakit, jabatan yang belum definitif, pergantian lurah, proses pensiun, dan ketiadaan pejabat struktural.
Tak hanya itu, Helmy juga mengungkapkan alasan lainnya juga terdapat lurah yang diindikasikan sengaja menolak untuk menjalankan dengan baik dana kelurahan tersebut.
Sehingga, Helmy menyayangkan kondisi tersebut sebab pihaknya sebagai perencana berharap dengan adanya APBD yang diberikan dapat dimaksimalkan dengan baik melalui kegiatan dan program-program yang berjalan dalam kurun waktu setahun.
“Makanya saya juga selalu bertanya tanya kenapa tidak mau dijalankan, apa yang menjadi kendala padahal dana kelurahan itu secara aturan dan secara regulasi itu sangat sangat fleksibel dan sangat dimudahkan untuk menjalankan,” jelas Helmy.
Oleh karena itu, Helmy meminta kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar untuk melaporkan hal tersebut kepada Wali Kota Makassar.
Hal itu dilakukan, guna memastikan lurah yang tidak berkinerja baik tidak mendapatkan promosi atau jabatan yang lebih tinggi.
“Dalam hal ini supaya ini menjadi catatan pada saat kita ingin melakukan pergantian terhadap lurah. Tentu kita mau orang orang terbaiklah yang menduduki jabatan struktural pemerintah kota Makassar,” tutup Helmy. (Shasa)
