Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan yang dilarang adalah menggunakan fasilitas negara untuk meraih kemenangan.
Oleh karena itu, penggunaan fasilitas harus diawasi secara ketat. Semua pihak diundang untuk melakukan mengawasi. Jika ada pelanggaran, silakan melapor ke pihak pengawas pemilu dan bahkan ke Gakkumdu.
“Sebagai warga negara, presiden harus taat aturan. Tidak boleh melanggar. Tidak boleh berbuat curang. Selama tidak ada pelanggaran, tidak boleh ada larangan yang menghilangkan hak politik presiden,” ucapnya menegaskan.
Demikian juga halnya dengan para menteri. Faktanya, kata dia, banyak anggota kabinet yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Gambarnya tersebar di mana-mana.
Mereka juga secara terbuka mengkampanyekan diri dan partainya. Bahkan, melakukan kegiatan-kegiatan persuasif untuk mendekati masyarakat.
“Apa kegiatan kampanye menteri seperti ini mau dilarang? Apa keberpihakan pada diri dan partainya salah? Apa boleh menteri dilarang mencalonkan diri jadi anggota legislatif?” tuturnya mempertanyakan.
Oleh karena itu, Saleh mengajak semua pihak menafsirkan aturan yang ada terkait pemilu secara komprehensif.
“Jangan karena khawatir kalah bertanding, lalu ada upaya mengurangi hak politik yang secara alamiah melekat dalam diri presiden dan menteri yang juga adalah WNI,” kata anggota DPR RI Dapil 2 Sumut itu. (jpnn)
