MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Jamaluddin Jompa, mendorong agar tidak ada perpecahan dalam setiap perbedaan pilihan pada Pemilu 2024.
Hal itu sebagai bentuk respons atas adanya pernyataan sikap dari Forum Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Pemerintahan Presiden Jokowi, kemarin.
“Maklumat itu kemarin, imbauan untuk internal Unhas, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Jamaluddin kepada awak media, Sabtu (3/2/2024).
Dijelaskan Jamaluddin, semua sangat normatif. Dalam perbedaan harus saling menjaga dan menghormati.
“Saling menghargai perbedaan pilihan itu sangat biasa. Tapi kemudian, walaupun kadang ada kebebasan dalam berakademik tapi tetap dalam bingkai yang bertanggungjawab,” tekannya.
Jamaluddin bilang, sebagai orang nomor satu di Unhas, dia berharap kampusnya menjadi salah satu contoh kelompok masyarakat yang mendorong Pemilu damai.
“Kita sangat mengharapkan bahwa kampus menjadi salah satu contoh kelompok masyarakat yang kemudian mendorong Pemilu damai yang penuh kekeluargaan,” ungkapnya.
“Tidak menyebarkan hal-hal berupa hoaks. Misalnya yang belum terverifikasi kebenarannya, individu yang dipotong, tendensi,” sambung dia.
Jamaluddin berharap, kampus menjadi tempat yang menyajikan suasana sejuk dan tidak menyebarluaskan intervensi.
“Hal-hal seperti itu memang kita lihat. Kita berharap di kampus itu bisa menjadi menyejukkan suasana untuk mengklarifikasi, tidak ikut menyebarluaskan apalagi intervensi,” tukasnya.
Sebelumnya, Forum Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) menyatakan sikap pada Pemerintahan Presiden Jokowi.
Sikap itu disampaikan di Halaman depan Gedung Rektorat Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 10 Makassar, Jumat 2 Februari 2024.
“Ini untuk menjaga demokrasi. Apalagi kami pelaku reformasi,” kata Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof Amran Razak.
Pernyataan sikap itu dinamai Unhas Bergerak untuk Demokrasi. Ada empat poin yang disampaikan, yakni sebagai berikut:
- Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
- Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
- Meminta KPU, Bawaslu. DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
- Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
(fajar online)
