JAKARTA, BACAPESAN.COM – Mendorong implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Bisnis dan HAM serta Diseminasi dan Penguatan HAM dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kemenkumham Sulsel kunjungi Direktorat Jenderal HAM. Kamis hingga Jumat (22-23/02)
Kunjungan dilaksanakan dalam rangka konsultasi terkait pelaksanaan berbagai program Pemajuan dan Penegakan HAM di Wilayah, diantaranya Pelaporan Aksi HAM, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, serta Pencanangan dan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Tim Koordinasi/Konsultasi Kemenkumham Sulsel dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi didampingi Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto, Kepala Subbidang P3Kumham, Agry Caesar, Pelaksana pada Bidang HAM, Raniansyah dan Penyuluh Hukum, Devita Ayu Maharani.
Konsultasi diterima Direktur Kerja Sama Ditjen HAM, Dr. Harniati dan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Gusti Ayu masing-masing di ruang kerjanya.
Kadivyankumham Sulsel, Hernadi menyampaikan bahwa Sulsel berkomitmen mendorong secara cepat dan tepat implementasi program pemajuan HAM di Wilayah.
“Hak Asasi Manusia ini sangat penting dan menjadi program prioritas Nasional, olehnya itu Kami di Sulsel bersama seluruh elemen pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota punya tekad dan tujuan untuk mengawal program ini bersama,” ujar Hernadi.
Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak sangat concern membangun hubungan sinergis bersama seluruh elemen, termasuk soal hak asasi manusia.
Dalam berbagai kesempatan, Kakanwil mengingatkan kepada seluruh jajarannya, baik Pemasyarakatan maupun Keimigrasian dan BHP harus ingat berada di bawah nama Kementerian Hukum dan HAM, sehingga penegakan hukum harus jalan beriringan dengan pemajuan dan penegakan HAM.
Sementara Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati menyampaikan berbagai program HAM yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
“Kita sedang menyiapkan kegiatan Rakor Aksi HAM dan KKP HAM sekaligus penyerahan penghargaan KKP HAM tahun 2023, Pengukuhan Gugas Tugas Daerah Bisnis dan HAM, serta Pencanangan dan Penguatan P2HAM, ini semoga bisa kita adakan secara paralel karena setelah itu harus sudah implementasi di wilayah,” ungkap Utary.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kunjungan konsultasi ke Ditjen HAM sekaligus untuk menyesuaikan jadwal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dengan melibatkan Direktorat Jenderal HAM sebagai pemegang Program. (*)
