“Government merupakan layanan internal yang digunakan khusus sehari-hari tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik, absensi digital android dimana kita bisa melakukan absensi paling jauh 2 meter dari lokus titik. Itu menjadi ukuran memberikan ASN penghasilan melalui absensi digital,” ungkapnya.
“Selain itu kita punya “si hemat” untuk mendisposisi pimpinan sekretariat, asisten dan sekda kabupaten. Dimanapun pimpinan berada misal umrah tetap bisa melakukan disposisi surat-surat yang dibackup dengan aplikasi umum dipakai nasional yang dikeluarkan Arsip nasional yaitu Srikandi yang memback up hingga tandatangan elektronik sehingga disposisi dan administrasi pemerintah dan TTD berproses. Jadi tidak ada lagi bilang pak bupati tdk ada misalnya,” tambahnya.
Lebih jauh hadirnya berbagai kemudahan lewat aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Luwuk Timur. Ini pula yang menjadi alasan pemerintah pusat memberikan indeks pelayanan SPD dengan nilai baik. Atau jika di poinkan mendapatkan B
“Ini berproses selama saya disana dari 3 tahun lalu, sebelumnya dari dari C berubah menjadi B,” ucapnya.
Hamris menjelaskan, ada pula layanan satu atap satu pintu yang dihadirkan dimana bisa mengurus lewat online yang disiapkan dan dibangun oleh tenaga teknis. “SDM kami yang membuat karena mempuni dan telah bekerja sama dengan pihak lain dibatasi, misal kalau kerja sama dengan pihak ke tiga lebih mahal, beda jika kita sendiri,” ungkapnya.
Hamris mengatakan, keluarnya keputusan bupati dimana pengelolaan digitalisasi pemerintah dikelolah oleh Kominfo termasuk di sakit sehingga semua layanan pemerintah membantu hadirkan layanan.
“Penyebaran info yang bisa didapatkan masyarakat bisa dilihat di informasi dan keterbukaan publik yang disebar ke masyarakat yang bisa dilihat lewat plafon website pemerintah daerah yang paling aktif baik tertulis maupun gambar.”
