“Pembiayaan pendidikan secara gotong royong, dilakukan di Indonesia dan juga negara-negara maju. Ada subsidi pemerintah dan dari mahasiswa,” ujar Nizam.
Nizam menyebut model pendanaan kuliah berkeadilan diterapkan bagi mahasiswa, sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Bahkan untuk mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP ) Kuliah yang anggarannya lebih dari Rp 13 triliun.
“Ada tantangan bagi kelompok masyarakat menengah. Untuk membiayai kuliah berat, tetapi tidak eligble mendapat KIP Kuliah. Untuk itu, kita perlu mencari skema pendanaan yang baik, yang tidak membuat mahasiswa terjerat utang seumur hidup,” ujar Nizam.
Pemerintah, kata Nizam, melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji skema student loans yang ramah dan tidak menyebabkan lulusan dijerat utang, serta tidak gagal bayar. Salah satu skema student loans yang dikaji intens yakni Income Contingent Loans yang diterapkan di Australia, yang juga direplikasi di Inggris dan beberapa negara lain.
“Mudah-mudahan dengan skema tersebut, akses ke perguruan tinggi tidak lagi terkendala kemampuan ekonomi orang tua,” kata Nizam.
Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) Handayani mengatakan sitausi inflasi biaya pendidikan tidak terhindarkan. Rata-rata inflasi biaya pendidikan di kisaran 3,8 – 5 persen. Bahkan di perguruan tinggi utama, inflasi biaya pendidikan bisa di kisaran 8-10 persen.
Menurut Handayani, perbankan dapat memfasiliatsi kebutuhan pembiayaan pendidikan dari tingkat awal pendidikan hingga perguruan tinggi.
“BRI sebagai salah satu BUMN milik pemerintah dan go public, sebagai tanggung jawab, juga menaruh perhatian pada pendidikan. Kami menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kompetensi SDM,” kata Handayani.
