’’Jadi, tidak boleh keluar dari C hasil. Itu yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman,’’ terangnya.
Selain penggelembungan, kasus pencurian suara mulai ditangani Bawaslu. Baik yang berangkat dari laporan masyarakat dan peserta pemilu maupun temuan dari jajaran pengawas di lapangan. Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, sejauh ini kasus yang masuk berjumlah 34.
’’Totalnya ada 33 laporan dan satu informasi awal,’’ ujarnya.
Sejumlah partai juga mengeluhkan kasus-kasus terkait. PKS, misalnya, menemukan penggelembungan suara untuk DPR RI di dapil Jabar VI.
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri memperingatkan para penyelenggara untuk bersikap amanah. Sebab, saksi PKS menemukan beberapa kasus penggelembungan suara.
’’Beberapa contoh kasus penggelembungan suara di beberapa kecamatan Kota Depok dan Kota Bekasi,’’ ujarnya.
Misalnya, bertambahnya suara salah satu partai yang diambil dari suara tidak sah. Kasus serupa juga ditemukan di beberapa kelurahan di Bekasi. ’’Kami akan bersikap tegas dan memproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku jika kecurangan masih berlanjut,’’ tegasnya.
Partai Demokrat menyoroti kasus di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya menemukan penggelembungan suara di 84 TPS dari 16 desa di Kecamatan Kendawangan.
