MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Dalam upaya meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai pencapaian optimal dalam beberapa program Hukum dan HAM di Wilayah, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
Koordinasi ini dilakukan pada Jumat (15/3) yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi, bersama Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati Syarief, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Ayusriadi, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Muh Asri Wahyuddin, serta jajaran lainnya.
Hernadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, menyampaikan bahwa program Hukum dan HAM di wilayah sangat terkait erat dengan Pemerintah Daerah karena Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Kami berharap sinergitas dengan Pemda berjalan dengan baik karena banyak program di wilayah ini memiliki dasar di Pemda, seperti Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pelaporan Aksi HAM, dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah, serta ke depan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM,” jelas Hernadi.
Koordinasi di Kabupaten Enrekang ini diterima langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah, Andi Sapada, di ruang kerjanya, didampingi oleh Kepala Bagian Hukum, Dirhamsyah.
“Kami mengapresiasi kunjungan ini. Semoga ini dapat menjadi kerjasama yang baik dalam meningkatkan program hukum dan HAM di Enrekang,” ujar Andi Sapada.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak, menegaskan bahwa pihaknya sangat memperhatikan pembangunan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Program-program nasional tidak mungkin tercapai di wilayah tanpa kerja tim dan kolaborasi. Oleh karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah sangat penting,” kata Liberti.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Andi Pramita Krisnayanti, dan Fatmawati Rahmat, serta jajaran pelaksana pada Bidang HAM. Tim Subbid Pemajuan HAM juga memberikan pendampingan terpisah dalam Penyusunan Data Dukung Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelaporan Aksi HAM di Ruang Kerja Kepala Bagian Hukum Setda Enrekang. (*)
