Pj. Gubernur Safrizal menyebutkan, jika sebagian besar anggota GTD BHAM Bangka Belitung merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip HAM serta Rencana Aksi Daerah yang telah disusun yang berpedoman pada UNGPs on BHR (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights).
Safrizal mengatakan, Indonesia juga telah memiliki regulation framework dalam Bisnis dan HAM dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara yang memiliki rencana aksi terkait bisnis dan HAM
Indonesia juga terpilih menjadi anggota dewan HAM PBB tahun 2024-2026, yang menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam rangka Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
“Ini harus tercermin, bahwa negara harus hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM. Berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan bahkan sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia di berbagai forum internasional,” tutur Safrizal.
Disampaikan Safrizal, Bangka Belitung berkomitmen dan siap berkontribusi dalam memajukan Bisnis dan HAM. Ia berharap, Bangka Belitung dapat menjadi yang terdepan dalam implementasi bisnis dan HAM, bagaimana agar proses bisnis, pelaku bisnis, serta segala tindakan bisnis terlepas dari pelanggaran HAM.
“Perlu kolaborasi dan sinergi untuk melakukan hal ini, tugas kita agar semua bisnis dari berbagai sektor seperti (kesehatan, pertambangan, energi, industri, teknologi) harus aware terhadap HAM, mewujudkan kolaborasi yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif adil dan berprikemanusiaan,” harapnya.
Dikatakan Safrizal, sebagai Gugus Tugas Daerah Provinsi Bangka Belitung akan menjadi perpanjangan tangan dari Gugus Tugas Nasional.
“Mari kita lakukan sosialisasi secara detail, manfaatkan digitalisasi karena dapat menjangkau seluruh kalangan,” tutupnya.
Adapun susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan SK Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/7/III/2024, yakni:
– Pembina: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI;
– Ketua: Pj. Gubernur Kep. Babel;
– Wakil Ketua: Sekda Kep. Babel;
– Sekretaris: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kumham Kep. Babel; serta
– Wakil Sekretaris: Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.serta para anggota dari OPD Provinsi Babel , PT Timah , Apindo Babel dan Perwakilan LPSK Babel
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Babel (Naziarto), Irwasda Polda Babel (KombesPol. Bambang Sutoyo), Aspidum Kejaksaan Tinggi Babel (Suwarno), Kasintel Korem Garuda Jaya (Kol. Inf. Seprianizar), Perwakilan PT. Timah (Andi Merianto), Ketua DPP Aspindo (Nuradi). Dari Pemprov Babel hadiri Kepala DP3ASKB Babel ,Kepala Disnaker Babel ,Kepala Dinas ESDM Babel ,Kepala Dinas Pariwisata Babel, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Pendidikan serta kepala Perwakilan LPSK Babel (Sapta Qodria).
Lalu hadir juga dari Kanwil Kemenkumham Babel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Bidang HAM (Suherman), Kepala Bagian Umum (N.A Triandini Oscar), serta Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro). (*)
