Salah satunya, menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang TAPERA yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.
“HMI Cabang Makassar menolak rencana TAPERA yang tidak pro terhadap rakyat,” ujar koordinator aksi, Alwi di lokasi Senin (10/6/2024).
Selain itu, kata Alwi, massa juga mendesak Presiden Jokowi untuk untuk mencopot Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim.
“Kami meminta agar dihentikan segala praktik komersialisasi pendidikan dan meminta kepada DPR RI untuk merekonstruksi sistem pendidikan,” ucapnya.
Tidak berhenti di situ, massa aksi juga menyoroti rencana Revisi Undang-undang (RUU) penyiaran yang akan memberangus kebebasan pers di Indonesia
Akibat aksi demonstrasi tersebut, akses jalan di depan kantor DPRD Sulsel sempat tidak dapat dilalui pengguna jalan.
Bukan hanya HMI Cabang Makassar, HMI Cabang Gowa Raya (Cagora) juga menggelar aksi demonstrasi di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa yang menutup ruas jalan ini membawa sedikitnya tiga tuntutan.
Pertama, massa aksi menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kedua, mereka juga menuntut agar tindakan represif dari aparat kepolisian yang mengamankan aksi ditiadakan.
Ketiga, massa aksi juga menuntut agar komersialisasi di dunia pendidikan dihilangkan karena dianggap tidak membantu mahasiswa dari golongan menengah ke bawah.
Hingga berita ini diturunkan Jalan Sultan masih lumpuh oleh kepadatan kendaraan. Sementara pihak Kepolisian dari Polsek Tamalate masih terus melakukan penjagaan ketat. (fajar online)
