Puluhan PKD Bawaslu Keracunan Massal Saat Bimtek di Hotel

  • Bagikan
Salah seorang pengawas kelurahan dan desa atau pkd Bawaslu Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menjalani pemeriksaan medis usai keracunan makanan. Kamis (13/6). ANTARA/Novi Husdinariyanto Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Puluhan PKD Situbondo Keracunan Massal Saat Bimtek di Hotel", https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/30360/puluhan-pkd-situbondo-keracunan-massal-saat-bimtek-di-hotel?page=2

SITUBONDO, BACAPESAN.COM – Puluhan orang pengawas kelurahan dan desa (PKD) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi nasi kotak ketika bimbingan teknis sebagai pengawas pemilu tingkat kelurahan/desa.

Ketua Bawaslu Situbondo Ahmad Faridl Ma’ruf mengatakan puluhan pengawas kelurahan dan desa mengalami pusing, muntah-muntah setelah mengonsumsi nasi kotak di hotel yang menjadi tempat pelaksanaan bimtek pada Rabu (12/6).

“Jumlah PKD yang diduga keracunan makanan nasi kotak sesuai datang yang diterima kami sudah ada 78 orang yang mengeluh menggigil, pusing, mual, dan mencret,” kata Faridl, Kamis (13/6).

Menurutnya, bimbingan teknis pengawas kelurahan dan desa saat itu diikuti sebanyak 136 orang. Mereka menyantap nasi kotak dari hotel yang menjadi tempat bimtek tersebut.

Dari 136 pengawas kelurahan dan desa itu, sebagian besar mengonsumsi nasi kotak. Namun, ada pula yang tidak mengalami pusing dan mual karena tak mengonsumsinya.

Hingga saat ini, puluhan korban dugaan keracunan nasi kotak masih menjalani perawatan di sejumlah puskesmas, di antaranya Puskesmas Panji, Puskesmas Klampokan, dan di Rumah Sakit Mitra Sehat.

“Laporan yang sampai ke saya ada yang hamil dan mengeluhkan sakit perut, mual, dan muntah. Posisi saat ini berada di RSD Asembagus,” ujar Faridl.
Bawaslu sudah meminta pertanggungjawaban atas peristiwa itu dan menekankan kepada pihak hotel menanggung semua biaya pengobatan, baik yang rawat jalan maupun rawat inap.

Sementara itu, pihak hotel yang menjadi tempat bimbingan teknis pengawas kelurahan dan desa belum berhasil dikonfirmasi. (jpnn)

  • Bagikan