PAREPARE, BACAPESAN.COM -Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA/Japan International Cooperation Agency) bakal menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Kesiapan itu ditandai dengan hadirnya Kepala Bappelitbangda Sulsel Dr Setiawan Aswad bersama Regional Development Policy Advisor for Region Sulawesi JICA Shintani Naoyuki, Tenaga Ahli RDPA JICA Prof Darmawan Salman, dan tenaga ahli JICA lainnya melakukan audiensi dengan Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali, Rabu, 19 Juni 2024.
Rombongan Bappelitbangda Sulsel dan JICA diterima di Ruang Rapat Wali Kota Parepare. Pj Wali Kota Akbar Ali didampingi jajaran terkait lengkap di antaranya Inspektur Iwan Asaad, para Staf Ahli Dr Hj Halwatiah, Noldy Yosep Rengkuan, Julius Upa, Asisten I Dede Harirustaman, Asisten II Andi Ardian Asyraq, Asisten III EW Ariyadi, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala Dinas PKP Wildana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muh Idris, para Camat, dan pejabat SKPD teknis lainnya.
Akbar Ali menyambut positif rencana Bappelitbangda Sulsel dan JICA untuk bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan.
Sekaligus dalam kesempatan itu, Akbar Ali mengungkap hubungan emosional dan historinya dengan JICA. “Saya sangat bangga pernah bisa kerja di JICA. Kedisiplinan dan kerja profesional yang dikedepankan di JICA. Jadi saat itu saya beruntung 3 tahun tugas belajar bisa direkrut oleh JICA,” kisah Akbar Ali.
Karena itu, Akbar Ali berharap Parepare bisa diberikan pencerahan dengan kerja sama Bappelitbangda Sulsel dan JICA.
Kepala Bappelitbangda Sulsel yang juga Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad, balik memuji Parepare banyak kemajuan selama dipimpin Akbar Ali.
“Jadi ada momentum bisa bersama-sama tanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan. Karena kemiskinan saat ini masih berada pada angka cukup mengkhawatirkan. Padahal dalam 2 dekade ke depan kita mau jadi negara maju dengan tingkat kemiskinan 0 persen,” ungkap Setiawan.
Setiawan mengungkapkan, saat ini sebuah terobosan baru tanggulangi kemiskinan bersama-sama sudah dilakukan, tetapi gerakannya terbatas pada kualitas sinkronisasi. Karena itu, Setiawan menekankan, konsep JICA bisa atasi persoalan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan tersebut.
“Jadi yang terjadi saat ini, ada persoalan kemiskinan Lokus di desa tertentu, Provinsi berusaha sentuh tapi belum kelihatan keterpaduannya. Sekarang kita sentuh sama-sama, supaya daya dorong lebih cepat. Kita kolabroasi pada target yang sama,
membuat sentuhan secara menyeluruh, komprehensif,” tegas Setiawan.
Di Sulsel, ada tiga Lokus sentuhan kerja sama Bappelitbangda dan JICA untuk penanggulangan kemiskinan yakni Kabupaten Jeneponto, Takalar, dan Kota Parepare.
Sasarannya, dengan mengunjungi usaha ekonomi kelompok masyarakat untuk lahirkan pilot project penanggulangan kemiskinan.
Di Parepare, Kelompok Budidaya Perikanan Saroja (bantuan sarana mini bioflock) di
Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, dan kelompok usaha booth semi kontainer yang tersebar di beberapa titik menjadi sasaran untuk pilot project.
Kepala Bappelitbangda Sulsel dan Tim JICA turun langsung berinteraksi dan wawancara dengan kelompok usaha tersebut. “Kita sentuh sama-sama dan kelihatan peran Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi. Hasilnya, kita evaluasi tahun 2025,” kata Setiawan.
Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun mengemukakan, kelompok usaha di Parepare ini bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, dan masuk dalam 8 program prioritas pembangunan oleh Pj Wali Kota.
Zulkarnaen juga mengulas upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui lintas sektor secara kolaboratif di Parepare. Di antaranya dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, seperti pemberian bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk 8.605 KK, Bantuan Beasiswa Kurang Mampu bagi 2.390 siswa SD dan SMP, pemberian Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan peralatan bagi UMKM, mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui bedah rumah dan rumah impian, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh (sanitasi, air minum, jalan, dan drainase).
“Jadi angka kemiskinan ekstrem di Parepare relatif rendah dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Telah dilakukan pemadanan antara data Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kependudukan, dengan data Registrasi Sosial Ekonomi BPS melalui verifikasi dan validasi di seluruh Kelurahan,” jelasnya.
“Sehingga diperoleh data masyarakat miskin ekstrem di Parepare tahun 2023 berjumlah 182 jiwa. Itupun diperoleh keterangan tambahan dari jumlah itu, 10 orang telah meninggal dunia, 11 berstatus orang dengan masalah kejiwaan, 9 orang merupakan penyandang disabilitas, dan sekitar 50 orang berusia di atas 65 tahun atau masuk kategori usia non produktif,” tandas Zulkarnaen.(*)
