MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi bertajuk: Penguatan Moderasi Beragama melalui Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Senin (12/8/2024).
Ketua Panitia, Dr Abdul Gaffar dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini digelar sebagai salah satu program strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, untuk mewujudkan ketentraman masyarakat. Kita berharap melalui kegiatan ini ada rekomendasi yang dihasilkan, ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, TNI, Polri, Kesbangpol Sulsel, ormas Islam, Penyuluh Agama, OKP (Organisasi Kemasyatakatan Pemuda), Kepala KUA, penyuluh dan pejabat Kemenag Sulsel. Salah satu ormas Islam yang hadir adalah DPW LDII Sulsel, yang diwakili oleh Prof Dr Sukardi Weda.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulsel, Dr Muh. Tonang, dalam sambutannya mengatakan kegiatan rapat koordinasi ini adalah wujud tanggungjawab kita sebagai pelayan di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Kalau kita berbicara teks agama, sejatinya semua agama menghendaki saling menghormati, menghormati, menerapkan nilai-nilai luhur, sebagai khalifah, pemimpin di sekitar kita, tentu ada nilai-nilai ketuhanan dan kebaikan dalam diri kita, sekaligus penghambaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dr Muh. Tonang menambahkan bahwa tugas kita adalah untuk membina masyarakat kita untuk menjadi lebih baik. Kita bisa hidup berdampingan satu sama lain. Bagaimana teks dan tafsiran itu dapat dipahami dengan baik. Sebagai umat beragama, mari kita saling menghormati, perbedaan kita jaga, kita rawat, salah satu poinnya adalah toleransi. Dari konteks hari ini, cepat perubahan terjadi di lingkungan kita, kita tidak pernah banyangkan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita belajar dari Corona dengan penggunaan teknologi digital. Acapkali perubahan teknologi yang pesat ini mempengaruhi kehidupan dan lingkungan kita, dan seringkali berpengaruh terhadap emosi dan jati diri kita. Sesuatu yang negatif kalau dikonsolidasi akan menjadi sesuatu yang dianggap benar. Kita memiliki tanggungjawab yang sama sebagai khalifah di bumi untuk memimpin dan membina orang – orang di sekitar kita untuk mengelolah konflik-konflik sosial. Kita sengaja duduk bersama untuk menjaga, memelihara keutuhan NKRI dan mengisi kemerdekaan serta merawat kebhinekaan kita di tengah masyarakat. Supaya Indonesia bisa lestari, pembangunan dapat berjalan, maka penguatan moderasi beragama penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal dan menjaga toleransi.
Prof Dr KH Muammar Bakry Lc M Ag., yang juga Sekretaris MUI Sulsel mengatakan bahwa MUI hadir di tengah umat sebagai pertarungan antara umara, ulama dan zuama. Di Indonesia hari ini, sangat cair dan setelah diteliti, ada kekuatan yang moderat, NU, Muhammadiyah dan lain-lain, dan ada instrumen Pemerintah, Pancasila, NKRI, dan ada TNI – Polri, dan ini semua tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan dari bawah. Prof Muammar Bakry, yang juga Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) mengatakan bahwa Pemerintah berkepentingan, maka hadirlah MUI sebagai wadah dan rumah besar umat Islam dan MUI berperan aktif dalam bingkai persatuan untuk menjaga keutuhan NKRI. Lahirnya MUI sebagai shadiqul ummah, mitra Pemerintah. MUI juga lahir untuk menjaga umat sehingga umat berada pada koridor yang secara normatif diinginkan oleh agama Islam. Peran MUI dengan tupoksi yang diemban adalah untuk mencegah konflik sosial dan itu tercermin dalam fatwa-fatwa MUI. MUI harus pro aktif mendampingi umat supaya umat tetap berada dalam koridor yang benar. Perlu pemahaman keagamaan yang orisinil yang moderat untuk menjaga keutuhan NKRI, ujarnya. (*)
