JAKARTA, BACAPESAN.COM — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, tak ingin berkompromi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Amran ingin Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mendapat kepercayaan publik serta bermartabat di mata masyarakat.
Berbagai terobosan prestisius dicetuskan Andi Amran Sulaiman selama menjadi komando di Kementan periode 2014-2019 era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian dilanjutkan di periode berikutnya.
Misalnya saja, satu hari setelah dilantik sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo, Andi Amran Sulaiman sudah membuat terobosan tak biasa. Ia meminta pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementan.
Pola demikian bukan baru-baru ini saja dilakukannya. Di eranya kepemimpinannya di Kementan periode 2014-2019, Amran pernah melakukan transformasi dan reformasi birokrasi dengan menempatkan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian ikut aktif dalam melakukan pengawasan internal.
Selain itu, Amran juga mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan. Ini sudah menjadi tradisi Amran tidak mau menerima bingkisan dalam bentuk apa pun baik di rumah maupun di kantor.
Bila ada yang mengirim bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Mentan Amran ingin mengembalikan martabat Kementan seperti lima tahun lalu, di mana saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan anti gratifikasi.
