Pj Bupati Wajo Andi Bataralifu Hadiri Rakornas Bawaslu RI: Jaga Netralitas ASN dan Berikan Hak Suara Kita

  • Bagikan
Pj Bupati Wajo Andi Bataralifu mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) netralitas ASN pada Pemilihan Serentak 2024 bersama Bawaslu yang diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia, di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2024).

WAJO, BACAPESAN.COM — Pj Bupati Wajo Andi Bataralifu mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) netralitas ASN pada Pemilihan Serentak 2024 bersama Bawaslu yang diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia, di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2024).

Rakor tersebut dalam rangka untuk menyiapkan langkah strategis dengan memaksimalkan upaya pengawasan serta penindakan pelanggaran netralitas ASN.

Oleh karena itu, dipandang perlu melaksanakan kegiatan “Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024” dengan mengundang Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah tingkat Provinsi, dan Sekretaris Daerah tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai peserta.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya sekaligus membuka acara, menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. “Rapat koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa ASN tetap netral dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi tahapan-tahapan krusial Pemilu dan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Rahmat juga mengingatkan bahwa netralitas ASN menjadi salah satu isu krusial dalam setiap pemilihan, terlebih dengan adanya potensi pelanggaran netralitas yang meningkat pada Pemilu 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Pada Pilkada 2020, terdapat lebih dari 1.000 pelanggaran netralitas ASN, meski Pilkada hanya dilaksanakan di 170 wilayah. Ini menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk lebih waspada,” tegasnya.

“Tanggal 22 September nanti akan ada penetapan calon kepala daerah, dan hal inilah yang kemudian membuat kami harus berpikir dan bekerja keras agar netralitas ASN dapat kita jaga secara bersama-sama,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

“Tahapan kampanye, jelas akan banyak konsentrasi dan juga kerja kita, Bapak, Ibu, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, mungkin terganggu dalam melaksanakan beberapa fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, akan bekerja lebih keras lagi pada saat kampanye,” katanya.

  • Bagikan