“Biasanya masyarakat kita tidak mau jadi penyelenggara kalau ada persyaratan mengeluarkan biaya. Seperti surat kesehatan yang menimbulkan biaya, kalau dibebankan calon KPPS pasti akan berpikir ulang untuk bergabung,” paparnya.
Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi berharap pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.
“Tadi menjadi perhatian pemeriksaan kesehatan dan ini menjadi pertimbangan untuk kita gratiskan, seperti kita tahu PAD kita sangat rendah dan tadi kita apresiasi KPU Kabupaten Pasangkayu yang menggratiskan pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.
Suraidah juga berharap meningkatnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada 2024.
“Partisipasi pemilih kita harap semua stakeholder terus menggabungkan itu, karena suksesnya Pilkada tergantung partisipasi pemilih, dimana pemilu 80 persen, setidaknya bisa meningkat,” harapnya.
Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan bahwa koordinasi ini terus dilakukan, bahkan dirinya menyarankan agar membuat satu grup layanan konsultasi hukum bersama Pemprov, kabupaten sampai tingkat kecamatan.
“Mestinya yang begini perlu menjadi perhatian dan bisa kita hindari masalah ini. Karena informasi hukum yang bisa berubah, tentunya daerah diharapkan bisa langsung mengetahuinya,” ucapnya.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan KPPS harus digratiskan. Karena daerah lain bisa, masa Sulbar tidak bisa.
“Kalau tidak ada dananya, Dinas Kesehatan bisa di-refocusing, walaupun belum ada bisa dipakai anggaran berikutnya untuk dibayar. Jadi, koordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten,” tandasnya. (Sudirman)
