JAKARTA, BACAPESAN – PDI Perjuangan dikabarkan membuka sinyal untuk bergabung ke pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sinyal itu ditandai dengan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, jika PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo tentu bakal menambah kekuatan politik pemerintah, terutama dalam politik parlemen. Menurutnya, posisi PDIP sebagai pemenang Pileg 2024 tentu mempunyai kekuatan yang dominan untuk menjadi oposisi yang kritis terhadap pemerintah.
“PDIP tentu punya bargening politik untuk masuk ke pemerintahan baru dan berada di luar kekuasaan. PDIP pernah teruji sebagai oposisi yang kritis di era pemerintahan SBY. Tak menutup kemungkinan hal itu terjadi lagi di era Praboowo, jika PDIP memilih sikap sebagai oposisi total,” kata Arifki kepada wartawan, Jumat (27/9).
Arifki mengungkapkan, disisi lain PDIP ingin menjaga basis pemilihnya yang kalah pada Pilpres 2024. Tentu memang, membaca keuntungan untuk memperoleh dukungan suara rakyat secara pribadi sebagai partai oposisi.
Namun, itu tentu tidak disukai juga oleh seluruh kader PDIP. Karena ada kader PDIP yang melihat peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo juga dinilai sebagai keputusan terbaik.
Terlebih, posisi PDIP yang tidak memiliki masalah pribadi dengan Prabowo, menjadi alasan bahwa ada kemungkinan mempertemukan Mega-Prabowo di pemerintahan.
Sama halnya, duet Mega-Pro di Pilpres 2009 silam. Sejarah dua tokoh ini, bakal memperkuat alasan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
“Terkadang kita harus tahu. Buk Mega, punya cara sendiri dalam menentukan sikap politiknya. Itu terlihat di Pilkada 2024. Pilhan politik Buk tidak hanya mengejukan politik, tetapi juga kader-kader PDI-P sendiri,” tegas Arifki. (JP)
