JAKARTA, BACAPESAN– Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akhirnya terpilih sebagai ketua MPR. Kesepakatan itu diambil dalam rapat gabungan antara pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD di ruang Komisi II DPR.
”Calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan Fraksi Partai Gerindra. Dia sahabat saya, kolega saya, di pimpinan MPR periode kemarin. Namanya Bapak Haji Ahmad Muzani,” kata Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah.
Pengesahan Muzani akan digelar dalam rapat paripurna pagi ini. Nanti Muzani ditemani wakil ketua yang merupakan utusan masing-masing fraksi partai dan DPD. Yakni, 8 orang perwakilan fraksi dan 1 orang perwakilan DPD.
Keputusan terpilihnya Muzani relatif tidak biasa. Dalam tradisinya, ketua MPR dijabat oleh partai pemenang kedua pemilu. Meskipun, hal itu tidak diatur secara eksplisit dalam UU MD3 layaknya jatah ketua DPR yang diplot untuk pemenang pemilu.
Namun, Sekjen Golkar Sarmuji tidak sepakat jika hal itu disebut sebagai tradisi. Sebab, baru terjadi beberapa kali. Yang jelas, pihaknya tidak mempersoalkan meski Golkar tak menjadi ketua MPR. Dia beralasan, sistem kerja MPR adalah musyawarah. Sehingga semua pimpinan punya peran. ”Karena permusyawaratan, jadi dimusyawarahkan,” ujarnya.
Dalam urusan bernegara, dia menilai tidak perlu ada dikotomi rela atau tidak. Yang terpenting adalah kesepakatan terbaik untuk bangsa. ”Jadi, kalau kita sudah bicara nasionalisme tentang negara, kita pasti ingin yang terbaik,’’ ungkapnya.
Berdasar informasi yang beredar, Golkar rela melepas jatah ketua MPR dengan kompensasi mendapat lima kursi menteri. Namun, Sarmuji menepis isu itu. Kalaupun Golkar mendapat banyak menteri, dia mengklaim karena banyaknya kader potensial. ”Bukan karena tukar ini, tukar itu,’’ bantahnya. (Jp)
