JAKARTA, BACAPESAN – Ketua MPR, Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lainnya menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn) H Try Sutrisno di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta, Rabu (16/10).
Muzani Cs datang untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan komposisi pimpinan MPR periode 2024-2029 sekaligus mengantarkan undangan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
“Kami hadir di kediaman Pak Try untuk memperkenalkan komposisi pimpinan MPR yang baru dilantik pada 3 Oktober 2024 sekaligus menghantar udangan pelantikan presinden dan wakil presiden terpilih,” kata Muzani di lokasi.
Dalam kesempatan itu, Muzani didampingi oleh para Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto dari Fraksi PDIP, Rusdi Kirana dari Fraksi PKB, Eddy Soeparno dari Fraksi PAN, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari Kelompok DPD di MPR.
“Tadi beliau sampaikan Insya Allah akan hadir. Tentu ini merupakan kegembiraan dan syukur kami sebab beliau sudi hadir,” tambah Sekjen Gerindra itu.
Pancasila Harus Dipertahankan
Di pertemuan itu, kata Muzani, Sutrisno juga menyampaikan beberapa hal. Salah satunya, mengenai pentingnya peran MPR untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Empat Pilar MPR.
“Di dalam tadi Pak Try sampaikan terutama terkait sendi-sendi negara dan empat Pilar MPR. Beliau berpesan agar Pancasila dipertahankan sekuat tenaga dan tidak boleh digeser dengan alasan apapun,” ujarnya.
Mendapat pesan yang demikian, Muzani mengatakan, bahwa menjaga Pancasila adalah komitmen MPR dan seluruh bangsa Indonesia. Try Sutrisno juga meminta agar Pembukaan UUD tidak diubah dengan alasan apapun.
“NKRI juga diminta untuk dipertahankan,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Sutrisno memberi masukan kepada MPR bila hendak melakukan amandemen UUD. Hal demikian menurutnya perlu dipertimbangkan matang-matang. Bila ada amandemen, misalnya terkait GBHN yang sekarang menjadi PPHN, diharapkan amandemen yang dilakukan menjadi penyempurna dan penguatan konstitusi.
Muzani menilai, Try Sutrisno adalah orang yang sangat konsen terhadap penyelenggaraan sistem kenegaraan dan pemerintahan.
“Beliau ingin amandemen sebagai jalan untuk mengembalikan sistem pemerintahan yang sesuai dengan tujuan para pendiri bangsa. Beliau tidak ingin amandemen dilakukan yang malah menjauhkan bangsa ini dari cita-cita para pendiri bangsa,” tambahnya. (JP)
